Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Redenominasi Rupiah, Apa Risikonya?

Kompas.com - 28/06/2023, 08:45 WIB
Nur Rohmi Aida,
Farid Firdaus

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengaku sudah menyiapkan rencana terkait redenominasi rupiah.

Sebagai informasi, redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukarnya. Misalnya, Rp 1.000 menjadi Rp 1.

"Kami dari dulu sudah siap, jadi redenominasi itu sudah kami siapkan dari dulu masalah desainnya, kemudian juga tahapan-tahapannya itu sudah kami siapkan sejak dari dulu secara operasional dan bagaimana untuk langkah-langkahnya," kata Perry, dikutip dari Kompas.com, Rabu (28/6/2023).

Ia menuturkan, keputusan redenominasi nantinya harus menunggu waktu yang tepat.

Selain itu, terdapat tiga faktor yang menentukan redenominasi rupiah bisa dilakukan, yakni:

  • Kondisi ekonomi makro bagus.
  • Kondisi kebijakan moneter stabil.
  • Kondisi sosial politik mendukung.

"Ekonomi kita kan sudah bagus iya, sudah bagus tetapi ada baiknya memberikan momen yang tepat, tentu saja perlambatan dari global masih berpengaruh, demikian juga stabilitas ekonomi dan moneter kita kan bagus tetapi ketidakpastian global masih ada, sabar, kondisi sosial politiknya pemerintah yang lebih tahu," ujarnya.

Terkait wacana redenominasi rupiah tersebut, pengamat ekonomi mengingatkan adanya sejumlah risiko yang membayangi jika redenominasi dilakukan.

Lantas, apa saja risikonya?

Baca juga: Video Viral Uang Redenominasi Bergambar Presiden Jokowi, Ini Kata BI

Belum tepat dilakukan dalam waktu dekat

Direktur dan Ekonom Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, redenominasi memang memiliki manfaat positif, namun belum tepat dilakukan dalam waktu dekat.

"Redenominasi masih belum tepat dilakukan dalam jangka pendek," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/6/2023).

Adapun sejumlah manfaat positif dari redenominasi menurut Bhima, yakni:

  • Meningkatkan efisiensi transaksi keuangan.
  • Penyederhanaan laporan keuangan.
  • Mencegah kesalahan penghitungan uang tunai karena nominal yang terlalu banyak.

Bhima mewanti-wanti, jika BI memang mau melakukan redenominasi, sebaiknya harus membuat roadmap dahulu sehingga masyarakat dan para pelaku usaha bisa bersiap.

Risiko hiperinflasi

Bhima mengatakan, sejumlah pertimbangan sebelum melakukan redenominasi di antaranya terkait stabilitas inflasi yang harus terjaga.

Kondisi ideal untuk melakukan redenominasi adalah jika inflasi kembali ke level pra pandemi atau di kisaran 3 persen, atau lebih rendah dari itu.

"Sekarang inflasi masih kisaran 4 persen dan ada ancaman El-Nino yang buat inflasi bisa naik lagi," paparnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Ramai soal Video WNA Sebut IKN 'Ibukota Koruptor Nepotisme', Jubir OIKN: Bukan di Wilayah IKN

Ramai soal Video WNA Sebut IKN "Ibukota Koruptor Nepotisme", Jubir OIKN: Bukan di Wilayah IKN

Tren
Pos Indonesia Investasi Robot untuk Efisiensi Gaji, Ekonom: Perlu Analisis Lagi

Pos Indonesia Investasi Robot untuk Efisiensi Gaji, Ekonom: Perlu Analisis Lagi

Tren
Jawaban Anies soal Isu Duet dengan Kaesang, Mengaku Ingin Fokus ke Koalisi

Jawaban Anies soal Isu Duet dengan Kaesang, Mengaku Ingin Fokus ke Koalisi

Tren
Denmark Tarik Peredaran Mi Samyang karena Terlalu Pedas, Bagaimana dengan Indonesia?

Denmark Tarik Peredaran Mi Samyang karena Terlalu Pedas, Bagaimana dengan Indonesia?

Tren
Lolos SNBT 2024, Apakah Boleh Tidak Diambil? Ini Penjelasannya

Lolos SNBT 2024, Apakah Boleh Tidak Diambil? Ini Penjelasannya

Tren
Daftar PTN yang Menerima KIP Kuliah Jalur Mandiri, Biaya Studi Bisa Gratis

Daftar PTN yang Menerima KIP Kuliah Jalur Mandiri, Biaya Studi Bisa Gratis

Tren
KAI Kembali Operasikan KA Mutiara Timur, sampai Kapan?

KAI Kembali Operasikan KA Mutiara Timur, sampai Kapan?

Tren
Ramai soal La Nina Penyebab Hujan Turun Saat Musim Kemarau? Ini Penjelasan BMKG

Ramai soal La Nina Penyebab Hujan Turun Saat Musim Kemarau? Ini Penjelasan BMKG

Tren
Pulang Rawat Inap atas Permintaan Sendiri Tak Dijamin BPJS Kesehatan

Pulang Rawat Inap atas Permintaan Sendiri Tak Dijamin BPJS Kesehatan

Tren
Menko PMK Usul Korban Judi Online Jadi Penerima Bansos, Apa Alasannya?

Menko PMK Usul Korban Judi Online Jadi Penerima Bansos, Apa Alasannya?

Tren
Termasuk Infeksi yang Sangat Menular, Apa Itu Penyakit Difteri?

Termasuk Infeksi yang Sangat Menular, Apa Itu Penyakit Difteri?

Tren
Syarat dan Cara Mengurus KTP Hilang ke Kantor Dukcapil

Syarat dan Cara Mengurus KTP Hilang ke Kantor Dukcapil

Tren
Buntut Pengeroyokan Bos Rental Mobil, Polisi Sita 33 Motor dan 6 Mobil Bodong di Sukolilo Pati

Buntut Pengeroyokan Bos Rental Mobil, Polisi Sita 33 Motor dan 6 Mobil Bodong di Sukolilo Pati

Tren
Ahli Temukan Penangkal Racun Laba-laba 'Black Widow' dari Antibodi Manusia

Ahli Temukan Penangkal Racun Laba-laba "Black Widow" dari Antibodi Manusia

Tren
Cara Menghitung Skor UTBK SNBT 2024 untuk Mendaftar Jalur Mandiri

Cara Menghitung Skor UTBK SNBT 2024 untuk Mendaftar Jalur Mandiri

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com