Setelah penggeledahan, Risma mendapat berita acara dari KPK namun ia tidak membaca secara detail laporan tersebut.
Ia mengaku sudah mengetahui kerja-kerja KPK sesuai prosedur dan tidak berhak melakukan intervensi.
"Ini kejadian tahun 2020, sehingga betul BAP-nya adalah (terkait) BGR (PT Bhanda Ghana Reksa), dan itu tahun 2020. Saya dilantik oleh Pak Presiden pada 27 Desember 2020," paparnya.
"Jadi saya enggak tahu, kalau teman-teman tanya masalahnya di mana, saya enggak tahu," sambung Risma.
Ia menyatakan bahwa dirinya kooperatif terhadap pemeriksaan walau dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Juliari Peter Batubara pada Desember 2020 lalu.
Baca juga: Cara Cek Penerima Bansos Kemensos 2023 secara Online
Terkait kasus dugaan korupsi KPM dan PKH yang diusut KPK, Risma mengaku bahwa ia sempat menemukan kejanggalan laporan administrasi di kementeriannya.
Diberitakan oleh Kompas.id, kejanggalan tersebut berada pada anggaran bansos yang ditangani oleh Ditjen Dayasos.
Risma mengatakan bahwa anggaran bansos seharusnya berada di bawah wewenang Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos.
Ia menambahkan, ada oknum yang telah dipindahkan dari kantor pusat Kemensos, sementara ada pihak lain yang telah dinonaktifkan.
Baca juga: Kemensos Sebut Tak Ada Uang untuk Korban Gagal Ginjal, Tim Advokasi: Agak Lucu...
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengonfirmasi bahwa KPK melakukan penggeledakan di Kemensos, Selasa (23/5/2023).
Ia mengatakan, dugaan korupsi yang sedang diusut KPK menjerat PT BGR atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta.
KPK mengaku telah menetapkan sejumlah tersangka namun identitas mereka baru akan dibuka apabila penyidikan sudah dianggap cukup.
"Benar ada kegiatan yang dimaksud," kata Ali dikutip dari Kompas.com.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.