Sejarah 19 Oktober 1999: Hasil Referendum Timor Timur Diakui Indonesia

Kemudian pada 19 Oktober 1999, Sidang Umum MPR menyetujui hasil referendum Timor Timur yang artinya Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keputusan ini kemudian diatur dalam Ketetapan Nomor V/MPR/1999, yang menyatakan bahwa Ketetapan Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam NKRI tidak berlaku lagi.

Kemudian, Xanana Gusmao pun dibebaskan setelah tujuh tahun menjadi tahanan politik di Jakarta.

Ia kembali ke Dili sebagai pemimpin dari Conselho Nacional de Resistencia Timorense (CNRT).

Melihat situasi dan kondisi yang ada, PBB memutuskan untuk mengizinkan pembentukan pasukan multinasional di bawah pimpinan Australia yang bernama International Force for East Timor (INTERFET). Pengizinan ini dilakukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Timtim sementara waktu.

Kemudian, Xanana Gusmao pun dibebaskan setelah tujuh tahun menjadi tahanan politik di Jakarta.

Ia kembali ke Dili sebagai pemimpin dari Conselho Nacional de Resistencia Timorense (CNRT).

Baca juga: Ramos Horta: Gus Dur Orang Indonesia Pertama yang Bahas Referendum Timor Leste

Masa transisi kemerdekaan Timor Timur

Melansir laporan dari Human Rights Watch tahun 2011, dalam masa transisi setelah lepas dari Indonesia, PBB membentuk United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET).

Badan ini dibentuk sebagai hasil dari Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 25 Oktober 1999.

UNTAET bertanggung jawab penuh terhadap urusan administrasi Timtim selama masa transisinya menuju kemerdekaan.

Dikutip Harian Kompas, UNTAET terdiri dari sekitar 8.950 tentara, 200 pengamat militer, 1.640 polisi, dan sejumlah pejabat sipil.

UNTAET akan mengambil alih kekuasaan pasukan Interfet di bawah pimpinan Australia yang ditempatkan di Timtim

Dalam penentuan pendapat, 80 persen warga Timtim memilih memisahkan diri dari Indonesia. Kerusuhan dikobarkan kelompok milisi pro-Jakarta.

Sekjen PBB Kofi Annan saat itu memperkirakan masa transisi Timor Timur akan berlangsung selama dua sampai tiga tahun.

UNTAET, yang bertugas menjalankan pemerintahan transisi Timtim termasuk menjalankan sistem peradilan, akan mendapat mandat selama 14 bulan sampai tanggal 31 Januari 2001.

Persiapan kemerdekaan Timtim dimulai dengan diadakannya pemilihan konstituante pada 30 Agustus 2001.