Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Penduduk Surga Sebagian Besar Bangsa Indonesia, kecuali ...

Kompas.com - 03/08/2022, 13:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dengan demikian, sejak awal terjadinya penimbunan memang telah dikondisikan dengan “penyamaran” fakta dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Sebetulnya cukup mudah untuk mengurai kasus ini yakni dengan mengikuti aliran paket sembako bantuan presiden dari awal. Darimana JNE mendapat pekerjaan penyaluran? Apakah perjanjian antara JNE dengan DNR sudah dijalankan dengan benar? Jika terjadi kerusakan logistik apakah JNE sudah melakukan penggantian.

Demikian juga dengan pola kerja sama penyaluran paket bantuan sosial antara pihak kementerian atau Bulog dengan swasta, apakah memang dimungkinkan dialihkan lagi oleh pihak swasta ke pihak lain? Dari kasus ini, PT DNR yang sudah menjalin kerjasama dengan Bulog, malah mensub-kan lagi pekerjaan penyaluran ke perusahaan swasta yang lain, dalam hal ini JNE.

Kasus karut marut bantuan sosial dari presiden yang sebenarnya bertujuan baik tetapi berakhir sangat mengenaskan itu harusnya menjadi momentum untuk membenahi program-program penyaluran bantuan kemanusian. Presiden tidak lagi mendapat laporan “Asal Bapak Senang” tetapi harus mengoptimalkan fungsi-fungsi pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial untuk kemanusiaan.

Temuan penimbunan paket sembako di Depok boleh saja dianggap “kecil” oleh Inspektur Jenderal Kementerian Sosial tetapi apakah publik yakin selama ini penyaluran paket bantuan sosial lainnya tepat sasaran dan tepat guna? Apakah masih ada kasus-kasus penimbunan paket bantuan sosial lainnya? Mungkin saja.

Para pejabat ada baiknya sering mengunjungi rumah yatim piatu yang penghuninya kerap menahan lapar karena ketiadaan bahan makanan yang tersedia. Atau ke tempat indekos mahasiswa bertarif murah yang penghuninya hanya makan seadanya dan kerap puasa karena sulitnya orang tua di kampung mengirimkan uang bulanan.

Paket sembako sebanyak satu kontainer menurut saya bukan hal yang sedikit. Orang atau pihak yang “mempermainkan” bantuan sosial, termasuk dengan elite-elite Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang borok permainan “manipulasi” penyaluran bantuan sosialnya telah terbongkar beberapa waktu yang lalu, menurut pandangan saya sangat tercela dan nista! Apakah ada tempat atau kavling bagi mereka di surga? Wallahu a’lam bishawab.

Walau Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin kemarin menyebut sebagian besar penghuni surga adalah bangsa Indonesia, tetapi masih adakah bagian atau bilik di surga untuk para penipu dan pengemplang bantuan sosial dari Indonesia? Jawabnya ada pada rintihan anak yatim piatu, fakir miskin dan orang terlantar yang butuh makan!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com