Sejarah Pemilu Pertama di Era Reformasi, Bagaimana Pelaksanaannya?

KOMPAS.com - Hari ini 23 tahun silam, atau tepatnya pada 7 Juni 1999, pemilihan umum (pemilu) pertama pascamundurnya Presiden Soeharto digelar.

Usai Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1999, wakil presiden Bacharudin Jusuf (BJ) Habibie yang naik menjadi pengganti pun melaksanakan pemilu tiga tahun lebih awal.

Semula, pemilu dijadwalkan berlangsung pada 2002 sebelum akhirnya maju menjadi 1999.

Dilansir dari laman Kepustakaan Presiden, percepatan pemilu hasil tekanan rakyat pada pemerintahan Habibie lantaran dirinya dipandang tidak memiliki legitimasi untuk memegang kekuasaan.

Publik menganggap, Habibie yang dulu menjabat sebagai wakil presiden, bagian dari orde baru yang mestinya turut dilengserkan.

Baca juga: 24 Tahun yang Lalu Mahasiswa Duduki Gedung DPR/MPR, Bagaimana Ceritanya?

Penyelenggaraan pemilu 1999 sangat singkat

Pemilu 1999 diselenggarakan dalam waktu yang sangat singkat, yakni kurang dari lima bulan.

Waktu itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu berhasil merumuskan lebih dari 136 peraturan dan keputusan tentang tata cara pemilu.

Tak hanya itu, KPU juga dinilai berhasil merencanakan dan menyelenggarakan pemilu sebagaimana perintah Undang-Undang.

Pemilu pertama di era reformasi ini pun berusaha dibangun di atas asas baru Luber dan Jurdil, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil.

Pasalnya, di masa pemerintahan orde baru, pelaksanaan pemilu hanya mengedepankan asas Luber tanpa melibatkan aspek Jurdil.

Baca juga: 7 Tokoh yang Sebut Tunda Pemilu dan Presiden 3 Periode, Siapa Saja?

Diikuti 48 partai peserta

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022). Unjuk rasa menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan presiden 3 periode berakhir ricuh.

Dibuangnya format politik dua partai dan satu Golongan Karya (Golkar) pada masa pemerintahan Soeharto, melahirkan demokrasi yang multipartai.

Tercatat, pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai peserta dari berbagai warna politik.

Partai-partai tersebut antara lain:

1. Partai Indonesia Baru
2. Partai Kristen Nasional Indonesia
3. Partai Nasional Indonesia Supeni
4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia
5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
6. Partai Umat Islam
7. Partai Kebangkitan Umat
8. Partai Masyumi Baru
9. Partai Persatuan Pembangunan
10. Partai Syarikat Islam Indonesia
11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12. Partai Abul Yatama
13. Partai Kebangsaan Merdeka
14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa
15. Partai Amanat Nasional
16. Partai Rakyat Demokratik
17. Partai Syarikat Islam Indonesia
18. Partai Katolik Demokrat
19. Partai Pilihan Rakyat
20. Partai Rakyat Indonesia
21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
22. Partai Bulan Bintang
23. Partai Solidaritas Pekerja
24. Partai Keadilan
25. Partai Nahdlatul Umat
26. Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis
27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
28. Partai Republik
29. Partai Islam Demokrat
30. Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen
31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak
32. Partai Demokrasi Indonesia
33. Partai Golongan Karya
34. Partai Persatuan
35. Partai Kebangkitan Bangsa
36. Partai Uni Demokrasi Indonesia
37. Partai Buruh Nasional
38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
39. Partai Daulat Rakyat
40. Partai Cinta Damai
41. Partai Keadilan dan Persatuan
42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
43. Partai Nasional Bangsa Indonesia
44. Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia
45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
46. Partai Nasional Demokrat
47. Partai Ummat Muslimin Indonesia
48. Partai Pekerja Indonesia

Baca juga: Mengapa Indonesia Tak Memiliki Partai Buruh?

Pemenang pemilu

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristianto menunjukkan nomor urut 3 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.