Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yusrizal, menyampaikan, alasan berpindahnya titik demonstrasi karena para mahasiswa ingin menuntut anggota DPR agar taat terhadap konstitusi.
Menurutnya, bentuk ketaatan terhadap konstitusi yang akan mereka tuntut adalah agar anggota dewan tidak mengamandemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau menunda pelaksanaan pemilu.
"Karena kami ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan. Maka dari itu, kami akan mengawal dari UUD dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada," kata Lutfhi, dikutip dari Tribunjakarta.com, Senin (11/4/2022).
Baca juga: 4 Tuntutan Demo BEM SI Hari Ini di DPR RI
Dilansir dari Kompas.com, Minggu (10/4/2022), Juru Bicara kelompok perkumpulan aktivis '98, Nurani 98, Ubedilah Badrun menyampaikan, ada empat tuntutan yang mereka bawa dalam aksi unjuk rasa ini.
Pertama, turunkan harga kebutuhan pokok rakyat dan bahan bakar minyak (BBM).
Ubedilah mengatakan, harga bahan pokok dan BBM saat ini naik sangat tidak wajar dan membuat rakyat hidup susah.
Kedua, meminta Presiden Joko Widodo segera menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa tidak akan bersedia demi dan untuk tujuan apa pun memperpanjang masa jabatan atau periode presiden.
"Bahwa ide itu bukan saja bertentangan dengan konstitusi tapi juga melawan aspirasi reformasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh mahasiswa '98," ujar Ubedilah.
"Sebagai kepala negara dan pemerintahan, kewajibannya adalah memastikan tujuan reformasi tercapai," lanjut dia.
Ketiga, meminta Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap anggota kabinet.
Menurutnya, tindakan reshuffle sangat penting dilakukan karena sejumlah menteri dinilai kurang profesional, kalah menghadapi kejahatan ekonomi (oligarki predator), dan mendukung gerakan perpanjangan masa jabatan presiden/menunda pemilu atau periodisasi presiden.
"Mereka adalah LBP (Luhut Binsar Pandjaitan), Nadiem Makarim, Airlangga Hartanto, Yasonna Laoly, Muhammad Luthfi, Bahlil Lahadalia," ujar Ubedilah.
Ia menambahkan, jika reshuffle tidak berani dilakukan sebaiknya bubarkan kabinet karena telah gagal memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan gagal menghadirkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan bersih dari sikap jahat yang merusak demokrasi.
Keempat, meminta aparat keamanan untuk tidak menggunakan pendekatan represif dalam menghadapi berbagai aksi atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa.
"Tindakan represif, bukan saja akan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM, tetapi juga akan dapat meningkatkan eskalasi gerakan mahasiswa. Begitu juga, jangan sampai aparat penegak hukum melakukan berbagai upaya yang menyulitkan aksi atau demonstrasi mahasiswa ini terlaksana," ujar Ubedilah.