Bahar dan Pembunuhan Demokrasi oleh Pasukan Sipil

Contoh tagar yang popular #KPKTaliban dalam kasus pembersihan kelompok Novel Baswedan di KPK.

Para pengelola platform dan produsen konten dipimpin oleh koordinator. Koordinator atau manager yang berhubungan dengan klien itu menentukan siapa pengguna atau user mereka, jenis produk konten, kapan waktu, dan target operasional propangada mereka.

Dalam kajian Computational Propaganda Research Project, nama aktor propaganda atau pasukan disinformasi tidak dimunculkan.

Namun situasi di Indonesia berbeda, para influenser dalam pasukan siber laksana selebriti, yang namanya sohor, misalnya Denny Siregar (1,1 juta pengikut), Eko Kuntadhi (149.000), atau Rudi Valinka (353.000).

Influncer yang diwawancara dalam riset Inside Indonesia mendapat bayaran secara paket.

Dalam kasus Pemilu 2019, seorang influenser bisa meraup honor Rp 20 juta dari tiap isu tertentu yang dimainkan, yang diperoleh dari kandidat calon presiden tertentu.

Koordinator pasukan buzzer bisa meraih Rp 200.000 per akun diakumulasi sesuai jumlah akun yang dikelola anggota pasukannya, anggota pasukan mendapat honor Rp 50.000 sampai Rp 100.000 per akun.

Epilog

Menutup laporan Industrialized Disinformation 2020 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, Samantha Bradshaw,dkk mengajukan suatu otokritik biner.

Pertama, platform media sosial dapat menjadi bagian penting mendukung institusi demokrasi. Konten media sosial idealnya memperkuat demokrasi dengan informasi berkualitas tinggi.

Demokrasi yang ideal dan kuat membutuhkan akses informasi, di mana warga negara dapat berkumpul untuk berdebat, berdiskusi, berunding, berempati, membuat konsesi dan bekerja menuju konsensus.

Kedua, banyak bukti bahwa platform sosial media digunakan untuk menyajikan disinformasi yang dikelola pemerintah besar, partai politik, dan koneksi atau mitra mereka pada perusahaan publik di sektor informasi strategis.

Bahar bertanya, “adakah demokrasi informasi dalam ruang publik yang diacak-acak para pasukan siber?”

Dalam era kontemporer, demokrasi informasi adalah isapan jempol. Ketika kata demokrasi disebut, maka di balik ideom politik yang magis itu terselip target sesungguhnya adalah kekuasaan.

Bentuk propaganda ataupun dalam pengertian sempit disinformasi adalah representasi proses merebut, mengendalikan, dan mengelola kekuasaan.

Tesis ini merujuk pada pendapat Manuel Castell bahwa kekuasaan tidak lebih dari komunikasi, dan komunikasi lebih dari bagaimana mengkuasai informasi, karena informasi itu adalah kekuasaan.

Maka kekuasan bergantung pada kontrol komunikasi dan informasi.

Begitu juga sebaliknya, para pemimpin, partai politik yang ingin merebut kekuasaan bergantung pada strategi counterpower komunikasi dan informasi.

Para elite politik, ekonomi, dan lainnya bisa mencapai kekuasaan politik dan ekonomi mereka serta menyingkirkan musuh-musuhnya ketika mereka mampu memengaruhi secara asimetris keputusan aktor sosial lainnya dengan mengelola informasi dan komunikasi yang selaras dengan kepentingan dan nilai-nilai yang menjadi tujuan kekuasaannya (Castells, 2009).