Wacana Luhut: Aplikasi PeduliLindungi Jadi Alat Pembayaran Digital, Perlukah?

"Tidak menciptakan Level Playing of Field yang sama di industri alat pembayaran digital," pungkas Ruby.

Baca juga: Daftar Lengkap 107 Pinjol Terdaftar dan Berizin di OJK

Banyak masalah di aplikasi PeduliLindungi

Founder of Drone Emprit and Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi juga mengatakan, sebaiknya PeduliLindungi fokus saja di bidang kesehatan dan permasalahan terkait aplikasi PeduliLindungi saat ini.

Selain itu menurut dia, karena Luhut menyampaikan ide itu di forum UMKM, kemungkinan itu spontanitas. Kemungkinan itu hal yang bisa dikembangkan ke depan untuk membantu UMKM.

"Kalau menurut saya ini sangat belum siap, kalau saya lihat PeduliLindungi sebagai hub berbagai macam pihak yang kaitannya dengan kesehatan, harusnya fokus saja dengan yang kesehatan," ujar Ismail saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (25/9/2021).

Masih dengan Ismail, jika itu dilakukan, ditakutkan fokus PeduliLindungi akan pecah. Padahal menurut dia masih banyak masalah yang harus diselesaikan.

"Karena kalau ada wacana yang lain-lain takutnya fokus pecah, sementara masih banyak yang harus dipecahkan dari PeduliLindungi, masih banyak kekurangan," kata Fahmi.

Beberapa masalah itu antara lain masyarakat Indonesia yang memiliki HP baru sekitar 58,6%, sehingga walaupun orang-orang telah divaksin, mereka tidak bisa mengakses aplikasi PeduliLindungi.

Baca juga: Penjelasan Kemendikbud Ristek soal 1.000 Lebih Sekolah PTM Klaster Covid-19

Selain itu, ada juga yang HP-nya tidak support, ada yang tidak selalu memiliki pulsa/kuota, ada juga yang sinyalnya hilang ketika sampai di basement mal, dan banyak lagi.

"Masyarakat sudah mau divaksin, eh mau belanja nggak boleh, ini kan nggak fair. Bukan karena nggak mau divaksin kan tapi karena tidak punya PeduliLindungi, pemerintah harus bikin solusi dulu untuk mereka yang tidak bisa mengakses PeduliLindungi," tutur Fahmi.

Ismail juga mengungkapkan aplikasi PeduliLindungi masih memiliki celah, karena otentifikasinya di HP user.

Dia menawarkan solusi membalik proses otentifikasinya, yakni dengan verifikasi menggunakan KTP. Caranya dengan scan KTP ketika masyarakat hendak mengakses fasilitas umum.

"Jadi orang yang sudah divaksin juga dihargai," imbuh Fahmi.