[POPULER TREN] Benarkah Pencairan BLT UMKM Rp 2,4 Juta Paling Lambat 28 Desember? | 60 Daerah Berstatus Zona Merah Covid-19

KOMPAS.com - Beragam pemberitaan mewarnai laman Tren pada Kamis (24/12/2020) hingga Jumat (25/12/2020) pagi.

Mulai dari mempertanyakan kabar pencairan BLT UMKM sebesar Rp 2,4 juta paling lambat dicairkan pada 28 Desember 2020.

Kemudian, ada juga pemberitaan mengenai tanggapan sejumlah pihak terkait sosok Menteri Kesehatan Budi Gunadi yang bukan dari kalangan dokter.

Hingga, daftar 60 daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori zona merah virus corona.

Berikut lima berita yang meramaikan laman Tren:

1. Benarkah pencairan BLT UMKM Rp 2,4 juta paling lambat 28 Desember?

Sejumlah akun media sosial ramai-ramai membagikan informasi yang menyebut pencairan BLT UMKM paling lambat pada 28 Desember 2020.

Dalam unggahan itu menyebut bahwa informasi yang mereka bagikan berasal dari surat Kementerian Koperasi dan UKM.

Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman memastikan, informasi tersebut bukan pengumuman resmi dari Kemenkop UKM.

Pihaknya sejauh ini tidak pernah mengeluarkan atau membagikan terkait pengumuman deadline pencarian BLT UMKM Rp 2,4 juta tersebut. Hal ini berarti secara tegas menganulir adanya narasi yang menyebut Kemenkop UKM mengeluarkan surat soal tenggat waktu pencairan BLT UMKM.

Baca penjelasan selengkapnya di sini:

Pencairan BLT UMKM Rp 2,4 Juta Disebut Paling Lambat 28 Desember, Benarkah?

2. Kata mereka soal Menkes baru bukan dari kalangan dokter

Presiden Joko Widodo telah melantik Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan pada Rabu (23/12/2020). Budi Gunadi menggantikan Terawan Agus Putranto.

Penunjukan Budi menjadi sorotan karena ia tidak memiliki latar belakang dokter, background yang selama ini dimiliki para menteri kesehatan yang pernah ada. Budi Gunadi merupakan seorang lulusan Fisika Nuklir.

Terkait hal tersebut,  Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban mengaku tak mempermasalahkan latar belakang Budi yang bukan seorang dokter.

Alasannya, menurut dia, posisi Menteri Kesehatan adalah posisi manajerial yang akan mengatur jalannya kementerian mengatasi berbagai persoalan kesehatan.