Editor's Letter untuk Virus Corona, Harun Masiku, Sandiaga dan Sukiyah

Lewat keterangan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie soal masuknya HAR ke Indonesia pada 7 Januari 2020, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak bisa berkata-kata.

Tanggal 7 Januari 2020 adalah sehari sebelum operasi tangkap tangan oleh KPK. Setelah penangkapan oleh KPK yang dilakukan pada 8 Januari 2020, Yasonna mengatakan, HAR ke luar negeri pada 6 Januari 2020.

Presiden Joko Widodo sampai harus berbicara agar pembantu-pembantunya lebih cermat dalam memberi keterangan kepada media. Meskipun pembantunya banyak, pembantu yang dimaksud Jokowi kali ini adalah Yasonna.

Apa respons Yasona? Yasona meminta maaf. Namun, permintaan maafnya tidak untuk kasus HAR tetapi untuk warga Tanjung Priok.

Apalagi ini? Warga Tanjung Priok beramai-ramai berunjuk rasa ke kantor Kementerian Hukum dan HAM lantaran tersinggung dengan pernyataan Yasonna soal Tanjung Priok yang identik dengan kemiskinan dan kriminalitas. Yasonna membandingkan Tanjung Priok dengan Menteng.

Babak selanjutnya kasus HAR yang menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan adalah pemeriksaan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Hasto mendatangi KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Usai diperiksa, Hasto minta HAR kooperatif dan menyerahkan diri. Hasto mengatakan itu sambil memberi contoh tampaknya.

Ketiga, Sandiaga

Selalu menarik perhatian memang Sandiaga Uno. Kemunculannya ke panggung politik sejak hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI di Pilkada 2017 membuktikan hal itu.

Minggu lalu, Sandiaga menjadi bahan percakapan dan spekulasi Pilpres 2024. Percakapan dan spekulasi ini begulir sejak Jokowi berseloroh dan memberi isyarat bahwa Sandiaga akan maju di Pilpres 2024.

Seloroh dan isyarat itu disampaikan Jokowi saat pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), 15 Januari 2020.

Dalam rapat kerja Partai Gerindra DKI Jakarta, Minggu (26/1/2020), Sandiaga yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra meminta kader Gerindra pintar-pintar menempatkan diri.

Kenapa demikian? Di Pusat, Partai Gerindra mendukung Presiden Jokowi. Di DKI Jakarta, Gerindra mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Posisi yang membutuhkan “kepintaran” politik.

Seperti diketahui, hubungan Jokowi dan Anies tidak cukup harmonis sejak Anies tidak lagi dipakai sebagai pembantu Jokowi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Hubungan tidak harmonis ini terpelihara dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.

Dengan “kepintaran” politik para kader di partai yang didirikan Prabowo Subianto, Sandiaga tampaknya hendak merawat seloroh dan isyarat Jokowi atasnya di Pilpres 2024.

Kenapa demikian? Dari semua tokoh, yang saat ini paling berpotensi maju dan dimajukan dalam Pilpres 2024 adalah Anies.

Partai Nasdem jauh-jauh hari sudah mencium dan menegaskan posisi ini meskipun belum tegas-tegas amat. Kecerdikan aka “kepintaran” politik khas partai yang didirikan Surya Paloh berlanjut kepada Anies.

Hal sama dilakukannya untuk Jokowi saat semua partai lain termasuk PDI-P belom berpikir Pilpres 2019. Jauh-jauh hari. Di level provinsi, Ridwan Kamil contoh lain lagi.

Dengan seloroh dan isyarat Jokowi dan komplikasi relasi kuasa Partai Gerindra dengan Jokowi dan Anies, Sandiaga yang pandai mencuri perhatian media akan mendapat sorotan lebih luas. Kecuali, Prabowo akan menyatakan diri maju dalam Pilpres lagi.