Jangan (Ada Lagi) Korupsi di Kementerian

SIN terdiri dari delapan komponen utama yaitu kode etik dan pedoman perilaku, pengumuman harta kekayaan, kebijakan gratifikasi dan hadiah, pengelolaan akhir masa kerja, saluran pengaduan dan whistle blower, pelatihan dan internalisasi integritas, evaluasi eksternal integritas dan pengungkapan isu integritas.

Komponen tersebut akan berhasil jika didukung dengan kebijakan rekrutmen dan promosi, pengukuran kinerja, sistem dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Untuk memastikan pesan tidak korupsi kepada menteri dipatuhi, maka Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh jajaran menteri di lingkungan Kabinet Indonesia Maju.

Dasar evaluasi harus diperluas tidak saja memperhatikan aspek kinerja selama menjadi menteri, namun juga aspek integritas dan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Menteri yang berkinerja buruk, tersangkut korupsi dan tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi sudah waktunya diganti dengan orang lain yang lebih tepat.