Susi Pudjiastuti Tak Lagi Jadi Menteri, Pengamat: Publik Bisa Kecewa

Kompas.com - 23/10/2019, 18:00 WIB
Edhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti saat acara pisah sambut Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo melantik Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Istana Negara pada Rabu (23/10/2019) Pagi. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGEdhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti saat acara pisah sambut Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo melantik Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Istana Negara pada Rabu (23/10/2019) Pagi.

KOMPAS.com - Tidak dipilihnya kembali Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menuai respons yang ramai dari publik. Bahkan, hal ini memicu nama Susi menjadi trending di Twitter.

Hingga pukul 15.46 WIB (23/10/2019), cuitan dengan tagar Bu Susi sudah mencapai 58,5 ribu.

Cuitan-cuitan yang terhimpun dalam tagar umumnya mengutarakan kesedihan dan kekecewaan karena Susi Pudjiastuti tidak kembali diangkat menjadi menteri.

Menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, Susi Pudjiastuti adalah salah satu menteri di periode pertama Jokowi yang sangat populer dan sangat populis dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat selama menjabat.

Ia menilai bahwa alasan ini tidak hanya akan menimbulkan ketidakpuasan publik dengan tidak diangkatnya Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di periode ini, tetapi juga pertanyaan.

"Saya kira pertanyaan publik juga ke arah situ, terkait alasan Jokowi tidak memilih kembali Bu Susi," kata Mada saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/10/2019).

Mada mengungkapkan bahwa dari berbagai berita yang telah muncul, sebenarnya publik sudah mulai paham bahwa alasan kinerja bukan menjadi pertimbangan utama bagi Jokowi untuk tidak memilih kembali Susi.

Baca juga: Tak Jadi Menteri Lagi di Kabinet Jokowi, Bu Susi Dicari Netizen

Menurut Mada, alasan di luar kinerja ini sangat terkait dengan koordinasi antara Susi dengan Luhut yang dari beberapa pemberitaan publik terlihat tidak sinkron atau tidak sejalan.

"Yang terakhir kan kalo tidak salah soal reklamasi di Bali. Menganulir itu yang kemudian direvisi lagi oleh Pak Luhut. Jadi, apakah ini yang kemudian ditangkap publik sebagai alasan," tutur Mada.

Mada mengatakan bahwa ini membuat publik sampai pada kesimpulan bahwa memang ada ketidakcocokan diantara Susi dengan menteri yang lain.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X