Kompas.com - 22/10/2019, 07:00 WIB
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat ditemui seusai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat ditemui seusai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

KOMPAS.com - Sejak pemilihan presiden 2014 lalu, Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) masuk dalam koalisi Indonesia Kerja untuk memenangkan Jokowi.

Dukungan itu pun berlanjut hingga pemelihan presiden 2019 lalu.

Namun, keharmonisan hubungan Nasdem dengan partai koalisi kini mulai menjadi sorotan. Salah satunya ketika partai Nasdem melempar sinyal untuk bersiap menjadi oposisi.

Berikut benih-benih perceraian Nasdem dengan partai koalisi pendukung Jokowi:

1. Buka peluang mendukung Anies jadi capres 2024

Pada bulan Juli 2019 lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut partainya membuka peluang untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Calon Presiden di tahun 2024 mendatang.

Menurutnya, Anies adalah sosok yang tak hanya dibutuhkan oleh warga Jakarta, tapi juga bangsa Indonesia.

Paloh juga mengaku dirinya mendukung Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Sudah pastilah dukungan. Secara politik, lahiriyah, batiniyah lah dukungan," ucap Paloh, seperti diberitakan Kompas.com (24/7/2019).

Ketika wartawan menanyakan maksud pernyataan tersebut apakah berarti juga Nasdem mendukung Anies di 2024 nanti, Paloh pun menyerahkan semuanya kepada Anies.

"2024 kan tergantung Anies. Niatnya sudah pasti ada di situ, semua niat-niat baik harus terjaga asal baik," kata dia.

"Insya Allah apabila semuanya seperti apa yang kita harapkan dukungan itu kan tidak bisa hanya datang dari pada 1 kelompok termasuk 1 institusi parpol Nasdem. Kita mengharapkan para pihak untuk anak-anak bangsa ini memenuhi kapasitas dan kapabilitas pemimpin negeri ini," tambahnya.

Baca juga: Surya Paloh Buka Peluang Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024

2. Dicuekin Megawati

Tanda-tanda retaknya hubungan Nasdem dengan partai koalisi juga terlihat saat Megawati tak Menyalaminya pada Pelantikan pimpinan DPR, Selasa (1/10/2019).

Surya Paloh pun enggan mengomentari sikap Ketua Partai Umum PDI-P tersebut.

"Hahaha, tanggapan saya, saya ketawa aja," kata Paloh, seperti diberitakan Kompas.com (2/10/2019).

Meski demikian, Paloh mengaku bahwa hubungannya dengan Megawati masih berjalan dengan baik.

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno juga membantah adanya keretakan antara hubungan antara Surya Paloh dengan Megawati.

"Tidak ada apa-apa, orang (Megawati) lagi jalan, dipanggil kanan-kiri. Saya juga sering," ujar Hendrawan.

"Jadi kemarin begini lho, di DPP juga sering kok saat saya duduk di belakang, lalu Ibu (Megawati) lewat, salaman, dan terus ada yang manggil, itu biasa," tuturnya.

Baca juga: Viral Video Dirinya Dicuekin Megawati, Surya Paloh: Ha-ha-ha

3. Belum Diajak Bicara Soal Menteri

Terkait dengan jatah menteri di Kabinet Kerja jilid 2, Surya Paloh mengaku belum ada pembicaraan mengenai hal itu dengan Jokowi.

"Terus terang saja, yang paling lucu ini Nasdem. Enggak dikasih tahu (dapat kursi menteri apa), belum, belum ada sampai hari ini," kata Paloh, dikutip dari Kompas.com (20/10/2019).

Menurutnya, ia memang bertemu dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, pertemuan itu tak menyinggung secara spesifik terkait jatah menteri bagi Nasdem.

"Sampai menit ini (belum diajak bicara). Tidak tahu malam ini atau besok ada perubahan saya enggak tahu. Saya belum bicara, Nasdem belum diajak bicara," ujar Paloh.

Meski demikian, ia menyerahkan keputusan soal kabinet sepenuhnya ke tangan Presiden Jokowi.

Baca juga: Surya Paloh: Nasdem Paling Lucu, Enggak Dikasih Tahu Dapat Menteri Apa

4. Siap Jadi Oposisi

Sinyal perceraian Nasdem dengan partai koalisi semakin menguat saat Surya Paloh menyatakan kesiapannya untuk menjadi oposisi pada pemerintahan kali ini.

Menurutnya, jika semua partai mendukung pemerintah, Partai Nasdem siap menjadi oposisi.

"Kalau tidak ada yang oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi," kata Paloh, dikutip dari Kompas.com (21/10/2019).

Paloh mengkhawatirkan jika semua partai menjadi koalisi pemerintah, sistem check and balance akan hilang.

Baca juga: Partai Nasdem Lempar Sinyal Siap Jadi Oposisi...

Sumber: Kompas.com (Dani Prabowo/Ryana Aryadita Umasugi/Haryanti Puspa Sari/Christoforus Ristianto/Fitria Chusna Farisa/Kristian Erdianto | Editor: Bayu Galih/Sabrina Asril/Diamanty Meiliana/Fabian Januarius Kuwado).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.