Tiga Kriteria Ideal yang Harus Dimiliki Calon Menteri Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbincangan mengenai calon menteri yang akan duduk di kabinet baru pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mulai menghangat jelang berakhirnya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Kira-kira, kriteria seperti apa yang harus dimiliki calon menteri di kabinet baru Jokowi?

Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, setidaknya ada tiga kriteria yang harus dipenuhi calon menteri.

Apa saja?

Kriteria pertama, terkait integritas.

"Karena nantinya dia (menteri) akan mengelola dana publik dari APBN," kata Arya kepada Kompas.com, Rabu (11/9/2019).

Arya mengungkapkan, terlalu berisiko jika merekrut orang yang tidak berintegritas untuk menjadi menteri.

Baca juga: ICW Tawarkan 3 Indikator Calon Menteri kepada Jokowi

Kriteria kedua, memiliki pengalaman yang mumpuni.

"Karena menjadi menteri adalah juga soal leadership. Jadi kepemimpinan seorang menteri itu tidak mungkin diberikan kepada orang yang belum pernah memangku jabatan politik atau jabatan-jabatan sipil lainnya," lanjut dia.

Ia berpandangan, terlalu berisiko jika posisi menteri diberikan kepada calon yang tak berpengalaman.

Kriteria ketiga, jejaring.

Arya mengatakan, calon menteri harus memiliki jejaring karena nantinya akan berkomunikasi dengan DPR, bermitra dengan DPR, dan mengomunikasikan kebijakannya ke publik dan stakeholder lainnya.

Jika tak memiliki jaringan yang luas, calon menteri akan kesulitan mengendalikan kementrian.

Saat disinggung soal kemungkinan anak-anak muda yang akan direkrut menjadi menteri, menurut Arya, tak masalah.

Baca juga: Memprediksi Para Menteri yang Mungkin Dipertahankan Jokowi...

"Bagi saya kementrian bukan soal muda atau tua, tetapi dapat tidaknya dia menjalankan roda organisasi kementerian," kata Arya.

Menurut Arya, jika calon menteri berusia muda itu memenuhi ketiga kriteria tadi, tidak masalah.

Namun, jika jatah menteri diberikan kepada orang yang tidak memiliki pengalaman dan tidak memenuhi kriteria, menurut dia, sangat berisiko.

"Akan riskan apabila memberikan jatah menteri berdasarkan kalkulasi politik saja, itu riskan sekali," kata Arya.