5 Respons DPR Terkait Rusuh Papua

KOMPAS.com - Meski kondisi Tanah Papua sempat memanas, namun pada Jumat (30/8/2019) malam situasi di Kota Jayapura berangsur kondusif.

Sebelumnya, para demonstran yang turun ke jalan diketahui sempat membakar kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), kantor Telkom dan kantor pos pada Kamis (29/8/2019). Tidak hanya itu, massa juga membakar sebuah SPBU yang berada di samping kantor BPN di Jalan Koti Jayapura.

Kisah kelam dalam sejarah bangsa Indonesia ini membuat banyak pihak turut menanggapinya, tak terkecuali para wakil rakyat.

Berikut sejumlah respons atau tanggapan dari DPR tentang kasus Papua.

1. Kejar dan tangkap dalang kerusuhan

Diberitakan Kompas.com, satu anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) gugur dan enam anggota TNI- Polri terluka akibat panah dan bacokan oleh Gerakan Separatis Bersenjata (GSB) yang menunggangi aksi massa di Deiyai, Papua.

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan GSB.

Ia mengatakan agar jangan ada sejengkal tanah Indonesia yang diambil alih GSB dan melakukan kekejian terhadap prajurit serta rakyat Indonesia.

“Saya turut berbela sungkawa kepada semua keluarga prajurit TNI dan Polri yang gugur dan terluka, saya meminta penegakan hukum dan kejar semua pelaku, dalang, dan aktor intelektual," ungkapnya melalui rilis tertulis, Kamis (29/8/2019).

Menurutnya, hal ini telah mencederai kedaulatan NKRI. Dengan kerja sama dan koordinasi semua pihak, ia meyakini situasi dan kondisi di lapangan dapat dianalisis untuk diambil langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan.

Baca juga: Ini 4 Pernyataan Jokowi untuk Penanganan Kerusuhan di Papua

2. Krisis Papua merupakan prioritas yang harus ditangani

Masih dari sumber yang sama, Abdul Kharis juga meminta agar pemerintah menjadikan krisis Papua sebagai prioritas yang harus ditangani.

Ia juga menekankan keberingasan gerakan separatis ini harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua.

"Ini sudah mendesak, sebelum jatuh korban yang semakin banyak lagi," ucapnya.

Bila kita gagal menangani krisis Papua, menurut Abdul, ini bisa jadi akan membawa Indonesia ke arah perpecahan dan disintegrasi yang merembet ke berbagai aspek.

3. Semua pihak harus turut menangani konflik Papua

Pemberitaan Kompas.com, Rabu (21/8/2019), melaporkan, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta semua pihak harus ikut menangani konflik yang terjadi di Papua, terutama Presiden Joko Widodo yang mempunyai kewenangan menenangkan ketegangan.

Menurutnya, Presiden juga harus memberi jaminan bahwa ketersinggungan perasaan itu tidak terulang lagi, dan tak bisa hanya mengimbau agar masyarakat Papua tetap sabar.