Saat Jokowi Dulu Anggap Bansos Bukan Pendidikan yang Baik bagi Masyarakat...

KOMPAS.com - Penyaluran bantuan sosial (bansos) kerap diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai solusi instan untuk meringankan beban masyarakat.

Beberapa waktu lalu, Jokowi membagikan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) untuk membantu masyarakat di tengah lonjakan harga beras.

Menurut Jokowi, kenaikan harga beras yang diklaim imbas perubahan iklim ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di berbagai negara lain.

"Jadi kenapa pemerintah memberikan beras sepuluh kilo? Karena kita tahu harga beras di seluruh negara sekarang naik," ujarnya di Tangerang Selatan, dikutip dari Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Bansos dinilai jadi solusi menjaga daya beli masyarakat

Sebelumnya, Jokowi juga membagikan bantuan langsung tunai (BLT) dalam rangka fenomena El Nino sebesar Rp 400.000 untuk dua bulan, November hingga Desember 2024.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, BLT EL Nino rencananya akan dilanjutkan hingga Juni 2024.

"Untuk jaga daya beli masyarakat yang namanya bantuan pangan beras dan dulu namanya bantuan El Nino, kita sudah sepakat kemarin lapor Bapak Presiden setuju untuk dilanjutkan kembali," tutur dia, dilansir dari Kompas.com, Rabu (10/1/2024).

Pada September 2022, Jokowi juga sempat menginstruksikan pemberian bantalan sosial tambahan dalam bentuk BLT.

Bantuan kepada 20,65 juta warga Indonesia tersebut digelontorkan sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), seiring kenaikan harga Pertalite dan Biosolar.

"Kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp 150.000, jadi totalnya Rp 600.000," ungkap Jokowi saat itu.

Presiden ketujuh Republik Indonesia itu juga rutin memberikan bansos reguler melalui program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Namun, masifnya pembagian bansos di era pemerintahan Jokowi ini justru berbanding terbalik dengan pernyataannya ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2013.

Kala itu, Jokowi mengaku tidak setuju dengan pemberian bantuan sosial tunai bernama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com (17/6/2013), bantuan tersebut diluncurkan akibat rencana kenaikan harga BBM bersubsidi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Jokowi, pemberian bantuan tunai bukanlah langkah yang tepat karena tidak menyelesaikan masalah.

Bahkan, dia menilai bantuan tunai tersebut sebagai pendidikan yang tidak baik bagi masyarakat.

"Tapi saya dari dulu memang tidak suka bantuan tunai. Diberi dalam bentuk BLSM itu pendidikan yang enggak baik bagi masyarakat," ujar Jokowi kala itu.

Daripada memberikan bantuan secara tunai, lebih baik pemerintah memberikan bantuan pada usaha kecil menengah produktif yang langsung bersentuhan dengan ekonomi rakyat.

Hal tersebut, menurut penilaian mantan Wali Kota Surakarta itu, memiliki efek lebih baik bagi aspek kesejahteraan rakyat.

"Saya enggak ngerti mana yang tepat mana yang enggak tepat, tapi pasti efeknya akan lebih baik," ucapnya.

Tak setuju bukan berarti menolak

Di sisi lain, Jokowi mengatakan, ketidaksetujuannya terhadap pemberian bansos tunai bukan berarti menolak.

"Memang dari dulu saya tidak setuju yang tunai-tunai, seperti BLSM. Tapi kan tak setuju bukan berarti menolak," ujar Jokowi, seperti diberitakan Kompas.com (20/6/2013).

Dia mengungkapkan, pendapat menolak program pemerintah pusat tersebut adalah pendapat pribadi.

Menurutnya, bantuan pemerintah selayaknya diberikan pada usaha kecil menengah yang berbasis masyarakat.

Pria lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, itu pun menegaskan, meski ia menolak, sebagai pejabat negara tetap akan melaksanakan tugas sesuai arahan.

"Tetaplah, nanti programnya itu akan tetap kita sosialisasikan, nanti akan diurus oleh lurah-lurah kita," ujar Jokowi.

(Sumber: Kompas.com/Fika Nurul Ulya, Rully R Ramli, Muhammad Idris, Fabian Januarius Kuwado | Editor: Icha Rastika, Erlangga Djumena)