Jawaban Ganjar soal Kelangkaan Pupuk di Jawa Tengah yang Dibahas Prabowo dalam Debat Capres

KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas mengenai sulitnya para petani di Jawa Tengah dalam mendapatkan pupuk.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam debat capres-cawapres untuk Pilpres 2024 yang digelar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam.

"Yang saya dapat setelah keliling khususnya Jateng, petani-petani di situ sulit untuk dapat pupuk," ujar Prabowo Subianto dalam debat.

Prabowo mengatakan, para petani Jateng mengeluhkan mengenai program kartu tani yang diluncurkan Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jateng dianggap mempersulit para petani untuk mendapatkan pupuk.

"Jadi mereka ingin pupuk itu pengadaaannya bisa disederhanakan," ucap Prabowo.

Tanggapan Ganjar

Menanggapi perkataan Prabowo yang membahas sulitnya petani Jawa Tengah dalam mendapatkan pupuk, Ganjar menyebut pupuk langka tidak hanya terjadi Jawa Tengah.

Pupuk langka menurutnya terjadi di Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Timur.

"Untuk Pak Prabowo, pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Pupuk langka terjadi Sumatera utara, di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujar Ganjar.

Ganjar juga mengingatkan bahwa Prabowo sendiri pernah menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan seharusnya juga mengetahui bahwa data petani tidak pernah beres.

"Bapak mungkin sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan karena bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres," ujarnya.

Ia mengatakan, sebenarnya jika satu data petani bisa dikelola, maka distribusi pupuk seharusnya bisa sampai dengan tepat sasaran.

"Pada saat yang sama kuota pupuk tak boleh dibatasi maka ini yang kemudian saya telepon kepada pak wakil presiden (wapres) saat itu, 'Pak wapres please kasih tambahan (pupuk) kalau tidak, tidak cukup'. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Ini yang akan kita kerjakan nanti," katanya.

Program strategis pelayanan publik

Saling sindir Prabowo dan Ganjar terkait masalah pupuk ini disampaikan usai Ganjar mendapatkan pertanyaan panelis mengenai apa program strategis pelayanan publik yang berkeadilan terutama untuk kelompok rentan yang akan dimiliki.

"Indeks pelayanan publik stagnan sementara UU Pelayanan Publik menghendaki persamaan perlakuan dan memperhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, perempuan, anak dan disabilitas. Apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan?" demikian pertanyaan panelis yang disampaikan moderator.

Menanggapi pertanyaan itu, Ganjar menyebut, pihaknya memiliki pengalaman 10 tahun menangani pelayanan publik.

Ia mengatakan, untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan maka berdasarkan pengalamannya, perlu dilakukan diskusi kelompok rentan sejak awal setiap kali akan membuat sebuah keputusan.

"Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka (kelompok rentan) harapkan," ujarnya.

Selain itu, menurutnya juga harus ada kontrol untuk para aparatur. Ganjar mencontohkan,  yang selama ini telah dibuat di Jawa Tengah yakni adanya fasilitas "Lapor Gub!".

"Lapor Gub! untuk ruang komplain publik. Pemerintah nggak boleh baperan, harus terima masukan dan kritik," paparnya.

Kehadiran aplikasi Lapor Gub! ini menurutnya akan ia jadikan sebagai Government Super App.

Tujuannya adalah agar pemerintahan tertinggi bisa mengambil alih, ketika pelayanan tidak bisa berjalan dengan baik.