Apakah Ada Politik Tanpa Identitas?

Kontradiksi suasana paradoks an sich sudah hadir pada apa yang disebut sebagai politik identitas itu sendiri. Maka pertanyaan yang lebih relevan sebenarnya adalah, apakah ada politik tanpa identitas?

Sebaiknya saya tidak memerangkapkan diri ke dalam teori-teori muluk-muluk yang justru potensial makin mengaburkan duduk permasalahan yang sebenarnya sederhana saja, yaitu fokus pada apakah ada politik tanpa identitas?

Semisal, sejarah membuktikan bahwa Adolf Hitler dapat diyakini melakukan politik dengan identitas sebagai pemimpin Jerman yang beridentitas anti-Yahudi sekaligus anti-Inggris, Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat.

Mustahil Hitler mampu berjaya menyeret bangsa Jerman ke dalam kemelut Perang Dunia II tanpa identitas diri sebagai pemulih harkat dan martabat negara, bangsa dan rakyat Jerman yang telah dipermalukan pada Perang Dunia I.

Tak jauh beda, Winston Churchill mustahil mampu menggelorakan semangat bangsa Inggris untuk melawan Jerman tanpa politik identitas sebagai musuh bebuyutan Jerman sejak Perang Dunia I demi memantapkan keyakinan atas identitas pembela kedaulatan kerajaan serta rakyat Inggris dari angkara murka imperialisme Jerman yang pada Perang Dunia II bernafsu memperluas Lebensraum bangsa Jerman ke seluruh Eropa termasuk Inggris.

Politik identitas Xi Jinping adalah seorang pemimpin yang penuh gelora semangat membangun kembali Jalan Sutra dengan identitas program One Belt One Road demi identitas supremasi China sebagai bangsa terbesar planet bumi.

Bagi saya sebagai warga Indonesia, politik identitas Pangeran Diponegoro adalah seorang tokoh yang gigih berjuangan melawan angkara murka penjajahan.

Sebaliknya bagi VOC sebagai lembaga bisnis kerajaan Belanda, politik identitas Pangeran Diponegoro adalah seorang warga Hindia-Belanda yang melakukan terorisme terhadap kerajaan Belanda.

Politik identitas Joko Widodo adalah sebagai seorang Presiden Indonesia yang layak disebut sebagai Bapak Infrastruktur karena terbukti gigih membangun infrastruktur di seluruh pelosok Nusantara termasuk membangun Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.

Ibu Teresa mewujudkan pengabdian diri bagi kaum miskin dan papa dengan identitas pejuang kemanusiaan tanpa pamrih.

Sama halnya dengan Albert Schweitzer melakukan pengabdian diri kepada masyarakat pedalaman Afrika dengan identitas sebagai pejuang kemanusiaan tanpa pamrih dan tanpa kenal batas kenegaraan, kebangsaan, dan agama.

Sehingga, baik Ibu Teresa maupun Dokter Schweitzer, memperoleh anugerah Nobel untuk perdamaian.

Dari segenap data faktual sulit terbantahkan dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya selama politik dilakukan oleh manusia yang memiliki identitas, maka mustahil manusia melakukan politik tanpa identitas.

Tatkala para pendengung menuduh lawan politik melakukan politik identitas, maka dapat diyakini bahwa para buzzer profesional sedang melakukan politik identitas menuduh lawan politik melakukan politik identitas.

Pada hakikatnya kemustahilan politik tanpa identitas sekaligus juga secara paradoksal merupakan keniscayaan politik identitas secara kodrati karena manusia yang melakukan politik terjamin niscaya memiliki identitas diri.

Maka jawaban terhadap pertanyaan apakah ada politik tanpa identitas adalah selama politik masih dilakukan oleh manusia, maka mustahil ada politik tanpa identitas.

Andaikata ada politikus mengaku dirinya tidak melakukan politik identitas, berarti dia sedang melakukan politik tanpa identitas sebagai identitas politik yang dilakukannya.

Keterlibatan paradoks yang sama juga membelit saya tatkala saya mengaku tidak percaya takdir, sementara takdir saya adalah tidak percaya takdir.

Ketimbang dibingungkan oleh paradoks logika yang membelit diri sendiri itu, maka lebih bijak saya mengaku bahwa saya percaya takdir karena jika saya mengaku tidak percaya takdir, berarti takdir saya adalah tidak percaya takdir.