Saat Dirut Garuda Diminta Siapkan 80 Kursi Kelas Bisnis bagi DPR untuk Berangkat Haji...

KOMPAS.com - Garuda Indonesia diminta menyiapkan 80 kursi kelas bisnis bagi anggota DPR untuk berangkat haji ke Tanah Suci.

Hal itu diutarakan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Ia mengatakan, permintaan untuk menyiapkan 80 kursi kelas bisnis disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar.

"Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan agar kita tambah 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," kata Irfan, dikutip dari kanal YouTube DPR.

Garuda Indonesia belum bisa berikan kepastian

Terkait permintaan 80 kursi kelas bisnis untuk anggota DPR, Irfan menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa menjamin hal ini.

Ia beralasan bahwa Garuda memerlukan izin dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi. Selain itu, penerbangan haji terakhir akan dilakukan pada 22 Juni 2023.

Kendati demikian, Irfan mengatakan bahwa pihaknya akan mengusahakan kursi kelas bisnis bagi anggota DPR yang akan berangkat haji.

"Bapak/ibu sekalian stay tune kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat tapi memang ini persoalan izin dari GACA dari Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 adalah hari terakhir penerbangan untuk haji," imbuh Irfan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI, Garuda juga mendapat apresiasi sebagai maskapai penerbangan global yang paling tepat waktu pada 2022.

Nama Garuda masuk dalam The Most Punctual Global Airline) yang dinobatkan oleh Official Airline Guide (OAG) Flightview.

"Apresiasi terkhusus, saya kira ketika dinobatkan sebagai sebagai penerbangan yang paling tepat waktu sedunia. Meskipun baru memiliki 40 pesawat, mudah-mudahan ada hikmahnya dengan manajerial bisa menjaga itu," ujar anggota Komisi VI Herman Khoeron, dilansir dari laman DPR.

Sebelum itu, Garuda sempat didera beberapa masalah, seperti jumlah penumpang yang turun drastis selama pandemi Covid-19 dan mencuatnya dugaan kasus korupsi.

Pada saat itu, Garuda juga dihadapkan pada pilihan untuk dibubarkan, dilanjutkan, atau membentuk maskapai baru sebagai maskapai negara.

"Barangkali (dengan kondisi saat) ini akan meningkatkan kemampuan performance korporasi dan selanjutnya saham Garuda bisa terbang bersama dengan Garuda," kata Herman.