Berharap Lahir Pemimpin Hikmat Bijaksana di Tahun 2023

Apa alasan Einstein? Teori relativitas hanya berlaku pada alam fisik, misalnya zat, ruang, dan waktu bukan etika atau moral. Teori ini teruji secara empirik dalam pengalaman kepempinan Jenderal Napoleon Bonaparte, Raja Perancis (18 Mei 1804-11 April 1814 M; 20 Maret 1815-22 Juni 1815 M) dan Raja Italia (1805-1814), yang membentuk sejarah, peradaban, dan peta politik Eropa abad 19 M.

Selama 20 tahun, Napoleon Bonaparte (1769-1821 M) menghadapi 70 kali perang —hanya tujuh kali kalah di Eropa (Andrew Roberts, 2014). Dari semua pengalaman perang dan tempur itu, Napoleon Bonaparte menyimpulkan: “In war, the moral is to the physical as ten to one.” (Timmerman, 1989:16, Hanle, 2007: 18)

Dr Petrus Octavianus, DD, PhD (2004), merilis buku berjudul “Menuju Indonesia Jaya (2005-2030) dan Indonesia Adidaya (2030-2055)”. Dari pengalamannya berkunjung ke 80 negara dan melihat empat modal –stabilitas, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan geopolitik- Indonesia berpeluang menjadi negara jaya dan adidaya. Syaratnya ialah lahir dan tumbuh kepemimpinan yang bersih, adil, visioner, dan didukung oleh semua komponen bangsa.

Kita juga belajar dari keteladanan, jejak perjuangan dan kekuatan moral Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Soekarno, yang dipenjara pemerintah kolonial Belanda pada enam penjara berbeda di Nusantara sejak 1929. Misalnya, pada 29 Desember 1929, Soekarno bersama Maskoen, Soepriadinata, dan Gatot Mangkeopraja ditangkap pemerintah kolonial Belanda di Yogyakarta.

Soekarno dan keluarganya diasingkan ke Kota Ende, Flores, selama empat tahun sejak 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Soekarno dan keluarganya harus menjalani perjalanan laut selama delapan hari dari Jawa ke Ende. Dari literatur-literatur, lingkungan alam, dan budaya di Kota Ende (Flores, NTT), Soekarno mendapat ilham Pancasila.

Begitu pula 28 Januari 1935, Drs Moh Hatta dan Dr Sjahrir dipenjara kolonial Belanda di Boven Digoel, Papua. Hatta dan Sjahri termasuk 1.308 pejuang kemerdekaan Indonesia, yang ditahan kolonial Belanda di Boven Digoel. Ini pula kekuatan moral, nilai perjuangan, dan pengorbanan para pahlawan bangsa.

Nilai perjuangan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan lahir, tumbuh dan berkembang dalam keteladanan dan kepemimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Meski hanya bernafas dengan satu paru, karena paru yang satu dioperasi oleh dokter di Rumah Sakit Panti Rapih (Yogyakarta), Panglima Besar Jenderal Soedirman berhasil memimpin perang grilya melawan dan melumpuhkan laju pasukan NICA Belanda pada Agresi Belanda II tahun 1948 di Jawa.

Panglima Besar Jenderal Soedirman memimpin 79 simpul perlawanan rakyat dan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan membangun semangat rakyat dan pejuang di Jawa tahun 1948.

Kepemimpinan hikmat-bijaksana menghasilkan fase manunggal TNI-rakyat dalam sistem cincin pertahanan dinamis dan non-linier Wehrkreise – tugas komunikasi, koordinasi, informasi, dan spesialisasi perang melawan penjajah Belanda.

Pada 18 Agustus 1945 di Jakarta, pendiri Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI), 27 anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyepakati dan menetapkan alinea empat Pembukaan UD 1945. Isinya, antara lain, susunan NKRI berkedaulatan-rakyat berdasar kepada: Ketuhanan Maha Esa, Kemanusiaan adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Maka, tahun 2023 adalah momentum penting Indonesia untuk melahirkan para pemimpin hikmat-bijaksana. Tanggal 6 Desember 2022-25 November 2023 adalah masa pencalonan bagi anggota DPD RI; 24 April 2023-25 November 2023 pencalonan anggota DPR dan DPRD (provinsi dan kabupaten); 19 Oktober 2023-25 November 2023 masa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden RI; dan 14 Februari 2024-15 Februari 2024 waktu pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilu.

Pemimpin Republik

“Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Begitu bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Apa alasan para pendiri Indonesia memilih dan menyepakati pemerintahan republik?

Pertama, pilihan susunan pemerintahan mesti dapat dilaksanakan pada masa Perang Asia Timur Raya (Perang Dunia II di Asia) saat itu serta penetapan dan pengesahannya melalui kehendak rakyat (volks-votum). Usul ini diajukan oleh anggota BPUPKI Wurjaningrat dan didukung anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Singgih dan Wongsonegoro pada Rapat Besar 10 Juli 1945 di Jakarta.

Kedua, republik ialah wujud kedaulatan rakyat; sehingga Indonesia merdeka tidak diperintah oleh seorang pemimpin secara turun-temurun, bukan berdasar golongan orang, tetapi kehendak-pilihan rakyat. Usul ini diajukan oleh anggota BPUPKI Ki Bagoes Hadikoesoemo pada Rapat Besar BPUPKI 10 Juli 1945 di Jakarta.

Ketiga, bentuk pemerintahan republik dapat mewujudkan nilai gotong-royong dan kepala negara dipilih pada waktu-waktu tertentu. Usul ini diajukan anggota BPUPKI Sukardjo Wirjopranoto dan didukung anggota BPUPKI Sukiman pada Rapat Besar BPUPKI 10 Juli 1945 di Jakarta.

Keempat, pada Sidang Ke-2 Rapat Besar BPUKI 10 Juli tahun 1945 di Jakarta, anggota BPUPKI Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Haji Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso, Kiai Haji Wachid Hasjim, Kai Abd. Kahar Moezakkir, Mr. Muh. Yamin, Maramis, dan Subardjo—mengusulkan bentuk negara Indonesia merdeka ialah “Negara Kesatuan” dan susunan pemerintahan Negara Indonesia merdeka ialah “republik”. 

Usul, pandangan, dan kesepakatan para pendiri negara Indonesia merdeka tersebut di atas menjabarkan filosofi dan konsep dasar republik dari etimologi frasa bahasa Latin: res publica yakni negara dan pemerintah adalah milik, properti, dan kepentingan umum, bukan urusan orang per orang dan turun-temurun. Maka jika pemimpin republik gagal menjamin dan melindung kepentingan umum satu negara, sejak itu pula pemerintahan republik gagal.

Misalnya, jejak awal republik lahir dari Kota Roma tahun 509 pra-Masehi (SM) di Italia. Kota Roma dibangun tahun 732 SM dan kota pertama di dunia berpenduduk 1 (satu) juta jiwa.

Warga Roma mengakhiri pemerintahan monarkhi Raja Lucius Tarquinius Superbus, dan memproklamirkan Republik Roma. (Spielvogel, 2011:116; Hansen, et al., 2015:138)

Dengan filosofi kepemimpinan republik tersebut, Republik Roma bertahan selama 482 tahun (509-27 SM) menghadapi wabah (plaques), epidemi, hama tanaman, kelaparan, gagal panen, erupsi gunung berapi, gempa bumi, perubahan iklim, banjir, longsor, konflik-konflik dalam negeri, kebakaran hutan, kehancuran hutan, perang melawan negara lain, dan perang saudara. (Hughes, 2014)

Awal abad 21, model Republik Roma diadopsi oleh 159 negara. Mula-mula diadopsi oleh UUD negara Amerika Serikat (AS) tahun 1787 Masehi. AS menjadi negara pertama era Masehi menerapkan pemerintahan presidensil-republik. Begitu pula Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sejak tahun 1945.

Apa pelajaran dari jejak sejarah dan survival 482 tahun Republik Roma?

Karakter pemimpin dapat menentukan praktek suatu pemerintahan negara. Begitu pesan filsuf Plato (428-348 SM) asal Yunani dalam karya Politeia atau Republic tentang keadilan, negara-kota (polis) dan karakter manusia adil-hikmat-bijaksana di Yunani SM.

“The measure of a man is what he does with power,” tulis Plato. Kualitas seorang pemimpin diukur dari sikap dan tindakannya terhadap kekuasaan. Korupsi, misalnya, adalah sifat anti-republik, antara lain, hanya menguntungkan diri dan/atau merugikan negara.

Karakter pemegang kekuasaan, misalnya, membuat peraturan dan undang-undang, tulis Plato, menentukan praktek pemerintahan. 

Pemimpin Hikmat-Bijaksana

Secara filsafat, menurut Plato, suatu negara-adil dapat diraih melalui pelatihan karakter hikmat-bijaksana sebagai sumber pengetahuan dan keahlian bagi pemimpin.

Praktek demokrasi langsung di Athena abad 5-4 pra-Masehi, gagal sebab pendapat umum atau kehendak rakyat tidak dituntun oleh moral, keahlian, dan uji-ilmiah. Hasil survei filsuf Aristoteles (384-322 SM) terhadap pemerintahan polis di Yunani SM sekitar 150 tahun kemudian, menemukan bahwa rute meraih aristoi yakni filsafat dan etika yang bermanfaat “to make us better men”. (Bambrough, ed., 2002:280)

Pesan ahli kosmologi Heraclitus (535 SM/540–475/480 SM) asal Efesus (Yunani) dalam On Nature (Drozdek, 2016:27) bahwa karakter tirani pemimpin dapat diatasi oleh pengetahuan dan keahlian, bukan plethos atau hoi polloi (pendapat umum tanpa keahlian dan uji-ilmiah).  Karakter tirani ialah bentuk kekuasaan tanpa kontrol hukum. (Hugh, ed., 1911:548)

Republik Roma pra-Masehi tidak menerapkan demokrasi langsung, tetapi sistem perwakilan, seperti halnya kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila di Indonesia. Republik Roma membedakan tegas kepentingan pribadi dan kepentingan umum berdasarkan satu sistem hukum tidak tertulis.

Sisi kesamaan lain Republik Roma dan Negara Indonesia ialah keragaman penduduk. Misalnya, hasil analisa DNA dari tim Profesor Jonathan Pritchard, PhD dan Margaret L Antonio et al. dalam jurnal Science edisi 2019, menunjukkan, Republik Roma berkembang di sekitar Laut Mediterania, imigran asal Timur Tengah, Eropa, dan Afrika Utara pindah ke Kota Roma. Migrasi sangat memengaruhi wajah Kota Roma selama bertahun-tahun.

Hasil riset DNA itu juga menunjukkan, migrasi awal ialah para petani terutama asal Turki dan Iran sekitar 8.000 tahun SM; migrasi ini diikuti oleh perubahan genetik ke arah keturunan Ukraina 5.000 -3.000 tahun silam. Hannah Moots (2019), peneliti antropolog asal Stanford University dan co-lead author karya ilmiah itu menyingkap: “This study shows how dynamic the past really is. In Rome we’re seeing people come from all over the world, in ways that correspond with historical political events.”

Migrasi ke-2 ke Roma dan sekitarnya yakni pergeseran leluhur Zaman Perunggu tahun 2.900-900 SM. Perkembangan teknologi meningkatkan mobilitas penduduk. Orang Roma mengembangkan transportasi darat, kereta dan gerbong; teknologi berlayar memfasilitasi navigasi lebih mudah dan lebih sering di seluruh Mediterania.

Dengan berdirinya Republik Roma sekitar 753 SM, penduduk Roma tumbuh dalam keberagaman. Roma dimulai dari negara-kota kecil Zaman Besi. Namun, 800 tahun kemudian, Roma menguasai satu kerajaan terbentang ke barat sejauh Inggris, selatan ke Afrika Utara, dan timur ke Suriah, Yordania, dan Irak. (Antonio, et al., 2019)

Republik Roma era pra-Masehi di Italia itu memiliki kesamaan dengan Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari 1.340 suku, keberagaman budaya, adat-istiadat, asal-usul, 1.100 bahasa daerah, genetik, dan agama, yang hidup dan tersebar pada lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil.

Maka sangat dibutuhkan karakter kepemimpinan hikmat-bijaksana yang menerapkan filosofi bahwa negara dan pemerintahan adalah kepentingan umum, bukan pribadi, kelompok orang, dan turun-temurun.

Mengapa karakter kepemimpinan hikmat-bijaksana sangat fundamental dan faktor penentu survival negara-bangsa dan pemerintahan republik?

Plato berangkat dari tesis dasar bahwa negara adalah kumpulan manusia; maka negara bakal tumbuh, rapuh, ambruk, atau berkembang sesuai karakter manusianya. “States are as men are; they grow out of human characters,” tulis Plato (1955) dalam bukunya The Republic.

Plato menyebut karakter pelindung segenap bangsa dan seluruh tumpah darah (guardian) atau karakter emas dengan kualifikasi: (1) Mulia, terhormat atau kesatria (noble); (2) Bersahaja, rendah hati (good); (3) Santun, berbudi baik, sopan (gentle); dan (4) Disiplin, gagah, berani (high-spirited).

“To become a good guardian, a man must be by nature fast, strong, and a spirited philosopher,” papar Plato. (Dickinson, 2016)

Keempat kualifikasi tersebut dapat melahirkan karakter kepemimpinann kuat-kokoh, lincah-cepat, berani, taat hukum, dan hikmat-bijaksana yang menguasai pengetahuan penentu tentang baik atau buruk (etika), benar atau salah (logika), dan indah atau tidak indah (estetika). Tahun 2023 adalah momentum melahirkan para pemimpin dengan kualifikasi semacam ini.