Sektor Bisnis dan Keuangan Perlu Perhatikan Keanekaragaman Hayati

SEKRETARIS Eksekutif Konvensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa (CBD PBB), Elizabeth Mrema menyatakan, lebih dari 50 persen ekonomi global bergantung langsung pada alam dan ekosistem.

Namun, kegiatan ekonomi tersebut berdampak pada hilangnya area hutan yang sangat luas. Karena itu, sektor bisnis harus bersiap untuk pengawasan yang lebih besar atas risiko terkait alam.

Pengawasan itu dilakukan sebagai konsekuensi atas kerusakan alam yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis dan keuangan.

Mrema menegaskan, sektor bisnis perlu menerapkan kerangka kerja untuk menilai dan mengungkapkan risiko, ketergantungan, dan peluang terkait alam melalui kerja sama dengan Task Force on Nature-related Financial Disclosure (TNFD) (The Banker, 22 September 2022).

Kondisi keanekaragaman hayati global mencemaskan

Kondisi keanekaragaman hayati global saat ini sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan “Global Biodiversity Outlook 5” yang dikeluarkan CBD PBB, dunia telah gagal dalam upaya penyelamatan keanekaragaman hayati yang ditunjukkan dengan tidak ada satu pun Aichi Biodiversity Target yang berhasil tercapai sepenuhnya.

Aichi Biodiversity Target merupakan target-target penyelamatan keanekaragaman hayati yang sebelumnya ditetapkan oleh CBD PBB pada periode 2011-2020.

Laporan “Nature Loss and Sovereign Credit Ratings” dari Bennet Institute for Public Policy, Universitas Cambridge, tentang peringkat 26 negara dalam skenario “runtuhnya sebagian jasa ekosistem”, Indonesia bersama dengan Tiongkok diprediksi akan mengalami penurunan kemampuan membayar kredit akibat kehilangan spesies-spesies tumbuhan dan binatang.

Sebanyak 12 dari dari 26 negara yang diteliti mengalami peningkatan risiko kebangkrutan lebih dari 10 persen. Skenario “runtuhnya sebagian jasa ekosistem” ini meliputi penurunan 90 persen jasa ekosistem masing-masing pada perikanan laut, penyerbukan liar, dan pasokan kayu dari daerah tropis.

Skenario “runtuhnya sebagian jasa ekosistem” ini akan mengurangi kinerja ekonomi sehingga negara-negara akan mengalami kesulitan membayar utang, terbebaninya anggaran pemerintah, dan terpaksa menaikkan pajak, memotong pengeluaran, atau meningkatkan inflasi.

Indonesia, bersama Malaysia, Tiongkok, India, dan Bangladesh adalah lima negara yang paling rentan menuju kebangkrutan akibat skenario “runtuhnya sebagian jasa ekosistem”.

Keterkaitan sektor keuangan dengan keanekaragaman hayati

Sejumlah negara di dunia yang meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati tengah mempersiapkan Post-2020 Global Biodiversity Framework dalam Konferensi Para Pihak (COP15) yang akan diadakan di Montreal, Kanada pada Desember 2022 nanti.

Kerangka kerja itu akan menjadi batu loncatan menuju visi CBD PBB pada 2050, yaitu Living Harmony with Nature. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan untuk mencapai target penyelamatan keanekaragaman hayati global pasca-2020 adalah keterkaitan antara sektor keuangan dengan keanekaragaman hayati.

Saat ini diperlukan adanya kebijakan “No Go” pada bank dan lembaga keuangan. Kebijakan ini dilakukan dengan cara melarang pembiayaan langsung atau tidak langsung terhadap seluruh kegiatan yang tidak memenuhi aspek keberlanjutan sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif pada area yang diprioritaskan untuk keanekaragaman hayati.

Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati, mengatasi krisis perubahan iklim, dan mencegah penularan penyakit zoonosis ke manusia.

Negara berkembang dan maju perlu meningkatkan pembiayaan pada sektor berkelanjutan. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Taksonomi Hijau 1.0 pada 2022 yang menjadi pedoman umum untuk mengetahui kegiatan ekonomi yang berbahaya dan tidak berbahaya bagi lingkungan.

Kehadiran Taksonomi Hijau diharapkan dapat mendorong percepatan pembiayaan transisi energi yang mendukung upaya perlindungan lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mewujudkan emisi nol bersih.

Salah satu kendala yang masih dijumpai adalah minimnya pembiayaan atau investasi yang memenuhi aspek keberlanjutan.

Pembenahan Taksonomi Hijau 1.0 juga perlu dilakukan dengan mengeluarkan sektor batu bara dari kategori kuning (tidak merusak signifikan) padahal dalam kenyataan di lapangan kegiatan penambangan batu bara menyebabkan gangguan tinggi terhadap keanekaragaman hayati.

Data investasi bahan bakar fosil pada Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2022 yang dikeluarkan Institute for Essential Services Reform (IESR) September 2021, sektor ketenagalistrikan menerima investasi baru sebesar 3,61 miliar dolar AS atau sekitar Rp 51,4 triliun.

Dari jumlah itu, sekitar 2,5 miliar dollar atau Rp 35,6 triliun adalah investasi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil.

Pada periode yang sama, energi terbarukan hanya menyumbang 1,1 miliar dolar atau sekitar Rp 15,6 triliun dari total investasi dan tidak pernah melebihi 2 miliar dolar atau Rp 28,4 triliun selama enam tahun terakhir.

Selain itu, pendanaan untuk pertambangan pun masih sangat tinggi. Pertambangan ini berperan dalam penyediaan bahan baku energi fosil yang masif.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa Pendanaan Domestik (DDI) pada Q1 2022 untuk sektor pertambangan mencapai 1,18 miliar dolar (sekitar Rp 18,3 triliun) dan berada di urutan kedua setelah sektor transportasi.

Pendanaan dari luar (FDI) pada Q1 2022 untuk sektor pertambangan mencapai 1,17 miliar  dolar (sekitar Rp 16,8 triliun) dan berada di posisi kedua setelah industri logam, barang logam, kecuali mesin, dan peralatan.

Indonesia perlu secepatnya menurunkan ketergantungan terhadap energi fosil yang berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan alam, serta mendorong peningkatan penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Solusi berbasis alam penting diimplementasikan untuk menjawab persoalan ini.

Menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN), solusi berbasis alam adalah tindakan untuk melindungi, mengelola secara berkelanjutan, dan memulihkan alam atau ekosistem yang dimodifikasi, dan secara bersamaan menyediakan kesejahteraan bagi manusia dan keanekaragaman hayati.

Saat ini penting untuk menerapkan solusi berbasis alam pada kegiatan bisnis yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi keanekaragaman hayati dan lingkungan.

Penerapan solusi itu  memerlukan dukungan dari lembaga keuangan, demi mencapai target Post-2020 Global Biodiversity Framework nomor ke-15, yaitu “semua bisnis perlu menilai dan melaporkan ketergantungan dan dampaknya pada keanekaragaman hayati, mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif terhadap keanekaragaman hayati”.

Indonesia perlu melakukan percepatan transisi ke energi terbarukan sehingga mendorong perbaikan lingkungan dan mencegah kebangkrutan dalam skenario “runtuhnya jasa ekosistem”.