Kelengkapan Atribut Anggota Densus 88 Antiteror

KOMPAS.com - Detasemen Khusus 88 Antiteror atau Densus 88 AT merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme.

Berbagai pengungkapan aksi terorisme di Indonesia melibatkan peran dari Densus 88 AT.

Dalam melaksanakan tugas, anggota Densus 88 AT mengenakan pakaian dinas lapangan (PDL) II hitam.

Hal itu diketahui dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PDL-II hitam digunakan oleh fungsi Brimob dan Densus 88 AT sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, antara lain:

Berikut kelengkapan PDL II hitam yang digunakan oleh Densus 88 AT:

1. Helm Densus 88 AT

Fungsi Densus 88 AT menggunakan helm baja atau anti peluru warna hitam atau cokelat.

3. Sepatu Densus 88 AT

• Sepatu dinas lapangan warna hitam
• Kaus kaki dinas lapangan warna hitam.

4. Atribut Densus 88 AT

• Tanda pangkat lapangan
• Papan nama bordir
• Label "POLRI" bordir
• Lencana tanda jabatan (bagi yang berhak)
• Tongkat komando (bagi yang berhak)
• Tanda kemahiran dan penghargaan bordir (bagi yang berhak)
• Tanda Induk Kesatuan (TIK), tanda lokasi, tanda kesatuan, dan tanda korps kesatuan.

5. Kelengkapan Densus 88 AT

Dapat menggunakan kelengkapan lainnya sesuai penugasan, antara lain:

Sejarah Densus 88 AT

Sejarah Densus 88 AT bermula dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Diberitakan Kompas.com, instruksi tersebut dipicu oleh maraknya aksi teror bom sejak 2001.

Kemudian, pemberantasan terorisme diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan pun membentuk organisasi-organisasi antiteror.

Dalam perjalanannya, institusi-institusi anti teror tersebut melebur menjadi Satuan Tugas (Satgas) Antiteror di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Namun, Satgas ini tidak berjalan efektif.

Menyikapi meningkatnya eskalasi aksi teror, Polri membentuk Satgas Bom Polri di bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Satgas ini terlibat dalam beberapa kasus peledakan bom yang melibatkan korban warga negara asing, seperti Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Marriot, dan Bom Kedubes Australia.

Akan tetapi, tugas dan fungsi Satgas Bom Polri ternyata tumpang tindih dengan organisasi sejenis di bawah Bareskrim, yakni Direktorat VI Anti Teror.

Mabes Polri akhirnya mereorganisasi Direktorat VI Anti Teror yang ditandai dengan langkah Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar menerbitkan Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003.

Sejak saat itu, Densus 88 Antiteror pun resmi berdiri.