Kapan Rekrutmen PPPK 2022 Dibuka?

Bahkan, sederet persiapan seleksi PPPK 2022 ini juga ditargetkan lekas rampung.

"Harus tuntas persiapannya karena jelang akhir September 2022 sudah harus rekrutmen PPPK-nya," ujarnya, dikutip dari laman MenpanRB, Senin (12/9/2022).

Hal itu disampaikannya dalam rapat percepatan penuntasan hal teknis terkait rekrutmen PPPK untuk tenaga kesehatan yang digelar pada Minggu (11/09/2022).

Selain Anas, rapat itu juga diikuti oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan sejumlah jajaran lainnya.

Dibuka untuk tenaga medis

Dalam rapat tersebut, Anas mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan rekrutmen PPPK termasuk untuk tenaga kesehatan.

Hal itu bertujuan untuk mengurai permasalahan tenaga non-ASN, termasuk tenaga kesehatan (nakes).

Di sisi lain, seleksi PPPK 2022 untuk tenaga medis juga selaras dengan komitmen Presiden Joko Widodo (Widodo) dalam memperkuat salah satu pelayanan dasar bagi warga.

"Seperti soal kemiskinan, beririsan dengan kesehatan. Juga yang pasti soal penurunan prevalensi stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan sebagainya," jelas Anas.

Anas menambahkan, permasalahan tenaga kesehatan ini bukan hanya soal jumlah, melainkan juga sebaran dan pemerataan nakes.

Pasalnya, saat ini masih ada ketimpangan distribusi nakes yang berpengaruh kepada kesehatan masyarakat.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bima Haria. Dia mengungkapkan bahwa kekosongan tenaga kesehatan masih ditemui di sejumlah daerah.

"Beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis," ungkapnya

Persiapan ditargetkan cepat selesai

Mengingat waktu penyelenggaraan yang sedemikian singkat, Anas mengingatkan kepada semua pihak agar bekerja dengan cepat.

Dengan begitu, segala persiapan akan selesai sehingga seleksi PPPK 2022 untuk tenaga medis bisa digelar pada akhir September 2022 nanti.

"Ini sudah saya pelajari, kalau lihat time table-nya, ini cukup mepet waktunya," kata Anas.

"Kita harus melipatgandakan kecepatan bekerja. Termasuk kita perkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Dalam satu sampai dua hari ini kita rapat dengan Menteri Kesehatan," tandasnya.

Tak hanya itu, Anas juga menegaskan bahwa pemetaan dan inventarisasi tenaga kesehatan non-ASN harus disampaikan secara transparan dan terbuka.

Oleh karena itu, pemerintah akan mempercepat validasi data, menyiapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN, serta mekanisme seleksi yang akan dilakukan.

"Misalnya soal afirmasi, diprioritaskan kepada mereka yang nanti dihitung dari masa kerja dan usia. Validasi data juga kita pastikan lagi, maksimal awal pekan ini sudah tuntas," ucap Anas.