Kata Pengamat soal Utang Indonesia ke Jepang Rp 4,7 Triliun

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia kembali menambah utang luar negeri, kali ini kepada Jepang sebesar 43,6 miliar yen atau sekitar Rp 4,7 triliun.

Dikutip dari Kompas.com, Rabu (27/7/2022), pinjaman yang direncanakan akan digunakan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan itu kini tengah diproses oleh pemerintah Jepang.

Banyak yang menyayangkan keputusan pemerintah kali ini yang kembali menambah daftar utang negara.

Hal itu misalnya ramai-ramai disampaikan masyarakat melalui media sosial.

"Kan yg bayar rakyat," tulis sebuah akun di kolom komentar unggahan Instagram Kompas.com sembari menyematkan emosi tepuk tangan.

"Hutang terus ya, blm lg bangun IKN," tulis akun yang lain.

Sebenarnya, bagaimana kondisi keuangan negara saat ini terkait beban utang yang dimiliki?

Ekonom sekaligus Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira menyebut memang secara rasio, utang Indonesia masih ada di batas ambang 60 persen.

Namun, ada sejumlah hal yang harus diwaspadai.

"Yang menjadi titik kritis dari kondisi utang adalah beban bunga utang yang mahal, kemampuan bayar utang tidak sebanding dengan kecepatan penerbitan utang baru, dan pemanfaatan dari utang masih terjebak pada belanja yang tidak produktif," kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/7/2022).

Menurutnya, negara akan terbebani tingginya suku bunga utang yang ada, terutama dari Surat Berharga Negara (SBN).

Bhima mengatakan suku bunga dari SBN terbilang tinggi dan di sisi lain SBN mendominasi utang pemerintah, mencapai 88,2 persen dari total utang.

"Sekarang SBN mendominasi sampai 88,2 persen dari total utang pemerintah, sementara investor menuntut imbal hasil SBN harus tinggi yakni 7,4 persen untuk tenor 10 tahun. Diperkirakan kondisi APBN dapat berisiko apabila harus menanggung pembayaran bunga utang lebih dari 410 triliun," katanya lagi.

Belum lagi adanya risiko peningkatan suku bunga secara signifikan yang akan memicu bunga utang naik menjadi lebih mahal.

Secara sederhana, sebelum satu pihak memutuskan untuk mengambil utang, harus dipastikan pihak tersebut memiliki kemampuan untuk membayarnya di kemudian hari hingga dinyatakan lunas sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Saat disinggung perihal kemampuan bayar utang Indonesia, Bhima menginformasikan, kemampuan bayar utang Indonesia masih ada di bawah Filipina.

"Kemudian soal kemampuan bayar bisa dicek, Debt Service Ratio-nya 39,2 persen dari data terakhir. Filipina dengan rating utang yang lebih baik, yakni BBB+ dibanding Indonesia BBB, (Filipina) hanya memiliki DSR 10,1 persen," ungkap dia.

"Semakin tinggi angka DBR berarti semakin lemah kemampuan membayar utang dari penerimaan ekspor," lanjutnya.

Pemanfaatan utang kurang produktif

Sejauh ini, terkait pemanfaatan utang negara imbuhnya, masih banyak dana yang dipergunakan untuk belanja-belanja yang kurang produktif.

"Porsi belanja pemerintah untuk belanja barang dan belanja pegawai masih tinggi sehingga dipersepsikan utang untuk hal yang kurang produktif," sebut Bhima

"Sementara pembiayaan utang untuk infrastruktur pun menuai masalah. Inilah yang disebut utang tidak dilakukan secara terukur," lanjutnya.

Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah?

Bhima menambahkan, menyikapi utang luar negeri dan kemampuan negara, pemerintah harus berbuat sesuatu agar utang-utang yang ada bisa dioptimalkan pemanfaatannya dan bisa diselesaikan dengan baik.

Salah satunya adalah menunda belanja infrastruktur yang mengalami kelebihan biaya, konten impornya tinggi, namun kurang berdampak pada penurunan biaya logistik.

"Pemerintah juga bisa merevisi lagi rencana pemberian PMN ke BUMN tahun 2023, tidak semua BUMN harus dikucurkan pendanaan terlebih setoran devidennya kecil," kata dia.

Terakhir, memanfaatkan momentum Konferensi Tingkat Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan datang, pemerintah bisa mendorong keringanan utang bagi negara berkembang termasuk Indonesia agar mendapat pengurangan beban pokok utang, terutama terhadap utang China

"Sah-sah saja Indonesia minta keringanan utang, karena sebelumnya utang juga digunakan untuk pendanaan selama pandemi. Pemerintah perlu burden sharing atau membagi beban dengan para kreditur," pungkas Bhima.