Kasus Bunuh Diri NW dan Alarm Darurat Kekerasan Seksual di Indonesia

KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) angkat bicara perihal kasus bunuh diri yang terjadi pada NW (23).

Seperti diketahui, NW merupakan perempuan asal Mojokerto, Jawa Timur yang mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun tepat di atas makam ayahnya pada Kamis (2/12/2021).

NW diduga tak kuat menahan depresi akibat diperkosa pacarnya hingga hamil, dan dipaksa aborsi oleh sang kekasih yang merupakan seorang polisi berinisial RB.

Dalam konferensi pers yang digelar Senin (6/12/2021), Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan, kasus NW merupakan alarm darurat kekerasan seksual di Indonesia.

"Kasus ini merupakan alarm keras pada kondisi darurat kekerasan seksual di Indonesia yang membutuhkan tanggapan serius dari aparat penegak hukum, pemerintah, legislatif dan masyarakat," kata Andy, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (6/12/2021).

Sempat minta bantuan Komnas Perempuan

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan, NW telah berupaya meminta bantuan untuk menyikapi peristiwa kekerasan yang ia alami.

Ami mengatakan, korban telah berkonsultasi dengan dua lembaga bantuan hukum di daerahnya yang menyarankan korban untuk segera melaporkan tindakan pelaku ke Propam.

NW juga mengadukan kasusnya kepada Komnas Perempuan pada pertengahan Agustus 2021.

Komnas Perempuan pun berhasil menghubungi NW pada 10 November 2021 untuk memperoleh informasi yang lebih utuh atas peristiwa yang dialami

"Sebelumnya, Komnas Perempuan telah berupaya menjangkau korban (melalui) aplikasi WhatsApp (WA) dan sempat direspon korban untuk menanyakan prosedur pengaduan. Juga, melalui telpon, tetapi tidak terangkat," kata Ami.

Menurut Ami, pada saat berhasil dihubungi, NW menyampaikan bahwa dia berharap masih bisa dimediasi dengan pelaku dan orang tuanya, dan membutuhkan pertolongan konseling karena dampak psikologi yang dirasakannya.

Setelah mendengarkan keterangan korban, Komnas Perempuan kemudian mengeluarkan surat rujukan pada 18 November 2021 kepada P2TP2A Mojokerto.

Namun, karena kapasitas psikolog yang terbatas dan jumlah klien yang banyak, maka penjangkauan tidak dapat dilakukan sekerap yang dibutuhkan.

"Tetapi juga sudah dilakukan dan dijadwalkan kembali di awal Desember," kata Ami.

"Berita mengenai korban telah mengakhiri nyawanya menjadi pukulan bagi kita semua, khususnya kami yang berupaya menangani kasus ini," ujar dia.

Kasus akan terus dipantau

Terpisah, Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini mengatakan, pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus bunuh diri NW.

Dia mengatakan, Komnas Perempuan akan berkoordinasi dengan mitra perlindungan perempuan setempat dalam memantau kasus ini. 

"Kami akan terus memantau kasus ini dan berkoordinasi dengan mitra setempat, mengingat Komnas Perempuan bukan lembaga yang langsung menangani korban/keluarganya," kata Rini, ketika dihubungi Kompas.com, Senin (6/12/2021).

Sementara itu, di media sosial beredar surat pernyataan yang disebut dibuat oleh ibu NW, FS, yang menyatakan menolak autopsi terhadap jenazah anaknya.

Tak hanya itu, beredar pula video yang menampilkan sosok FS, yang mengungkapkan agar kasus yang menimpa anaknya ini tidak dibesar-besarkan.

"Saya mamanya N (disensor) mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berita yang sudah beredar, atas semua kejadian ini. Saya memohon maaf atas semua kesalahan anak saya," demikian pernyataan FS dalam video yang diunggah akun Twitter ini.

"Saya mohon maaf sekali supaya ini tidak dibesar-besarkan, baik di Twitter maupun apapun. Memang anak saya ini, istilahnya, bisa dikatakan sakit ya," kata FS. 

Warganet pun menduga bahwa surat pernyataan dan video tersebut dibuat oleh FS karena adanya tekanan dari pelaku atau keluarga pelaku.

Menanggapi hal itu, Rini mengatakan bahwa penting untuk memastikan apakah pernyataan yang dibuat oleh FS berdasarkan adanya tekanan atau karena ada alasan lain.

"Penting untuk dipastikan apakah pernyataan ibu korban adalah karena ada tekanan tertentu, sehingga dapat diambil langkah selanjutnya," ujar Rini.

Bom waktu kekerasan seksual

Kasus NW merupakan salah satu dari 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadukan ke Komnas Perempuan dalam periode Januari-Oktober 2021.

Angka tersebut dua kali lipat lebih banyak daripada jumlah kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang 2020.

Komnas Perempuan menyebutkan, NW adalah korban kekerasan yang bertumpuk dan berulang-ulang dalam durasi hampir dua tahun sejak 2019.

Dia terjebak dalam siklus kekerasan di dalam pacaran yang menyebabkannya terpapar pada tindak eksploitasi seksual dan pemaksaan aborsi.

Kekerasan dalam pacaran (KDP) seperti yang dialami NW adalah jenis kasus kekerasan di ruang privat/personal yang ketiga terbanyak dilaporkan.

Pada kurun 2015-2020 tercatat 11.975 kasus dilaporkan oleh berbagai pengada layanan di hampir 34 Provinsi, dan sekitar 20 persen dari total kasus tersebut terjadi di ranah privat.

Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, rata-rata 150 kasus per tahun dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan.

Kasus kekerasan dalam pacaran seringkali berakhir dengan kebuntuan di proses hukum.

Latar belakang relasi pacaran kerap menyebabkan peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban dianggap sebagai peristiwa suka sama suka. Dalam konteks pemaksaan aborsi, justru korban yang kerap dikriminalkan sementara pihak laki-laki lepas dari jeratan hukum.

Di sisi lain, hasil kajian Komnas Perempuan pada 2020 mengenai kebijakan daerah tentang layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan menunjukkan bahwa hanya 30 persen kebijakan daerah yang memandatkan adanya sistem pemulihan.

Tak hanya itu, di banyak daerah, keberadaan dan dukungan bagi konselor psikolog adalah hal yang mewah, seperti juga visum gratis dan rumah aman.

Menurut Komnas Perempuan, situasi ini merupakan "bom waktu" terutama di hadapan lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual.