Alasan Angka Kematian Covid-19 Penting dan Seharusnya Tak Dihapus...

KOMPAS.com - Pemerintah resmi menghapus data angka kematian dari indikator penanganan Covid-19.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, penghapusan angka kematian dilakukan karena adanya masalah dalam input data, yang disebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya.

Menurut Luhut, permasalahan input data tersebut menimbulkan distorsi dalam penilaian level situasi Covid-19 di suatu daerah.

Diberitakan Kompas.com, Selasa (10/8/2021), dengan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 karena ada problem pendataan, terdapat 26 kota dan kabupaten yang level PPKM-nya turun dari level 4 menjadi level 3.

"Dalam penerapan PPKM level 4 dan 3 yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021 nanti, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3. hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan," kata Luhut.

"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang. Sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," jelas dia.

Keputusan yang salah

Keputusan pemerintah menghapus data angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 disebut keputusan yang salah.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (11/8/2021), epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, tak hanya keliru, penghapusan data angka kematian bisa berbahaya.

Implikasi berbahaya ini berpengaruh terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Selain salah, juga berbahaya karena indikator kematian ini indikator kunci adanya suatu wabah untuk melihat bukan hanya performa intervensi di hulu, tapi juga menilai derajat keparahan suatu wabah," kata Dicky.

Mengapa angka kematian penting?

Menurut Dicky, penilaian angka kematian menempati peran penting dalam strategi pengendalian pandemi, karena data tersebut menunjukkan kualitas intervensi yang telah dilakukan di hulu, yakni testing, tracing, dan karantina.

"Itu (intervensi di hulu) kan jelas kita belum memadai, jangankan optimal," ujar Dicky, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/8/2021).

Dicky mengatakan, angka kematian juga menunjukkan kegagalan upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 atau dengan kata lain ada kasus infeksi yang berhasil lolos.

"Kasus infeksi yang lolos ini artinya ya termasuk orang yang memiliki risiko, punya komorbid atau faktor risiko lain, ini enggak terdeteksi dan akhirnya berlanjut, menjadi parah, tidak tertangani, dan tidak tertolong. Itu yang menyebabkan kematian," jelas Dicky.

Bukan hanya aspek kesehatan

Dicky mengatakan, kematian juga tak bisa dilihat hanya dari aspek kesehatan semata, karena ada banyak faktor yang turut berkontribusi, bahkan pada satu kasus kematian.

"Makanya kematian itu (menjadi) indikator keparahan pandemi karena menjadi akumulasi atau output dari banyak sektor," kata Dicky.

"Jadi sebetulnya, itu menggambarkan banyak masalah di satu kematian itu. Bukan hanya sektor kesehatan, mungkin ekonomi, dukungan sosial, dan lain sebagainya," jelas Dicky.

Indikator yang relevan

Dicky mengatakan, dalam menetapkan indikator penanganan Covid-19, pemerintah harus fokus pada indikator yang sifatnya relevan, salah satunya angka kematian.

"Namanya indikator ya tidak mesti banyak, tapi yang relevan dan penting, seperti kematian, test positivity rate, kasus harian, hunian rumah sakit, ICU, dan lain sebagainya, itu sifatnya wajib, enggak bisa tidak," kata Dicky.

Ia berpendapat, meskipun ada permasalahan dalam hal input data angka kematian, namun bukan berarti masalah tersebut bisa menjadi alasan pemerintah untuk menghapus angka kematian sebagai indikator penanganan Covid-19.

"Meskipun ada masalah di lapangan. Masalah lagging time-nya, ya enggak masalah. Karena kita bisa lihat pergerakan (angka) tujuh hari, tapi keberadaan data itu penting banget," kata Dicky menegaskan.