Kasus Corona Melonjak, Perusahaan Diminta Utamakan Keselamatan Pekerja

KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau kepada perusahaan untuk mengutamakan keselamatan pekerja di tengah pandemi Covid-19.

"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengutip siaran pers, Rabu (16/6/2012).

Imbauan ini disampaikan mengingat lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah.

"Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat kerjanya," imbuh Ida.

Protokol perusahaan

Mengenai protokol pencegahan Covid-19, sebelumnya Kemnaker telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020.

Selama pandemi Covid-19 perusahaan wajib memenuhi aturan berikut:

• Pekerja dengan status orang dalam pantauan (ODP) tidak diperkenankan masuk kerja paling lama 14 hari, dan upahnya dibayarkan secara penuh
• Pekerja dengan status suspek Covid-19 dan menjalani karantina sesuai keterangan dokter, tidak diperkenankan bekerja dan upahnya dibayarkan secara penuh
• Pekerja dengan Covid-19 dibuktikan dengan surat dokter, tidak diperkenankan bekerja dan upahnya dibayarkan secara penuh
• Perusahaan melakukan pembatasan kegiatan usaha sesuai kebijakan pemerintah daerah

Dengan menerapkan hal di atas, maka perusahaan berperan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

"Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," kata dia.

Jaminan terdampak Covid-19

Ida mengatakan, Kemnaker juga akan menyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus Covid-19 akibat kerja.

Pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, dan kolaborasi dengan stakeholder juga ditingkatkan.

“Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan K3, serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas,” tutur Ida.

K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam hal ini, pembinaan dan pengawasan K3 terhadap perusahaan ada di bawah pantauan gubernur atau pemerintah provinsi.

Protokol kesehatan di kantor

Adapun protokol kesehatan di tempat kerja perkantoran dan industri telah diatur dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020.

Protokol kesehatan di tempat kerja perkantoran dan industri, meliputi: