[HOAKS] Rekrutmen dan Lowongan Kerja di Pemkot Surabaya

KOMPAS.com - Di media sosial Facebook beredar unggahan berupa informasi rekrutman dan lowongan kerja sejumlah posisi di Pemerintah Kota Surabaya.

Informasi tersebut beredar di media sosial pada Jumat (19/3/2021), dan dirinci posisi yang dibutuhkan serta cara mengajukan lamaran kerja. 

Pemkot Surabaya menegaskan informasi tersebut bukan dari Pemkot Surabaya, dan dipastikan hoaks.

Narasi yang beredar

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, salah satu yang mengunggah informasi tersebut adalah pengguna Facebook Moch Djatim Leo.

Disebutkan, ada 15 dinas yang membuka rekrutmen, yakni PU Cipta Karya, PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, DKRTH/DKP, Pajak, Tanah, Humas, Pertanian, Perpustakaan, Sosial, Industri Perdagangan, Pariwisata, Dispora, Pendidikan, dan Kesehatan.

Ada pula informasi soal tata cara melamar pekerjaan dengan memberikan sejumlah data pribadi seperti, nomor NIK KK, alamat KK, alamat domisili, kelurahan, kecamatan, nomor telepon, dan foto KK disertai foto KTP/

Pelamar juga diminta melampirkan surat pengantar dari RT/RW setempat.

Berikut tangkapan layar informasi yang dibagikannya:

Penelusuran Kompas.com

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Febriadhitya Prajatara menegaskan bahwa informasi rekrutmen lowongan kerja yang beredar itu tidak benar.

"Jadi, kami pastikan informasi itu tidak benar (hoaks), itu bukan broadcast dari pemkot, bukan informasi dari Pemkot Surabaya," ujar Febri seperti diberitakan Kompas.com, Jumat (19/3/2021).

Febri mengatakan, saat ini Pemkot Surabaya sedang mendata masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Pendataan MBR ini akan lebih rinci dan dibandingkan dengan data yang lama.

Sebab, petugas tidak hanya melihat kondisi rumah warga. Namun, mengawasi dalam satu KK ada berapa orang yang bekerja dan tempat orang yang bekerja tersebut, termasuk berapa pendapatan atau penghasilannya dalam satu bulan.

"Nah, data MBR ini diverifkasi oleh RT, kemudian divalidasi oleh kelurahan dan nantinya disurvei oleh Dinas Sosial. Makanya dalam beberapa pertemuan Pak Wali Kota ke kecamatan-kecamatan, beliau meminta para lurah dan camat untuk merampungkan pendataan ini," ujar Febri.

Data MBR plus itu akan menjadi dasar dan landasan Pemkot Surabaya untuk memberikan intervensi.

Diketahui, bentuk intervensi yang akan dilakukan Pemkot Surabaya bermacam-macam, bisa melalui pelatihan dan pemberdayaan wirausaha dan pegelolaan aset.

Selain itu, mereka yang bisa dipekerjakan di perusahan swasta yang ada di Surbaya dan menjadi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya.

Dinsos Kota Surabaya juga turut melakukan pendataan MBR dan DTKS dengan memastikan sumber data MBR itu tetap berasal dari Dinas Sosial yang kemudian disebarkan ke kecamatan, kelurahan, hingga ke tingkat RT.

Selanjutnya, Ketua RT melakukan verifikasi data tersebut, dan divalidasi kelurahan dan selanjutnya disurvei Dinsos.

Kesimpulan

Informasi lowongan pekerjaan dari Pemkot Surabaya yang beredar di media sosial adalah hoaks.

Pemkot Surabaya menyatakan, informasi itu bukan berasal dari Pemkot, dan yang tengah dilakukan saat ini adalah pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan DTKS.