Ramai Perbincangan soal Daendels, Berikut Sejarah Jalan Anyer-Panarukan

Keramaian tersebut muncul lantaran unggahan Twitter Teddy Septiansyah melalui akunnya @Teddyslfc. Ia mempertanyakan kebenaran mengenai sejarah pembangunan jalan raya Anyer-Panarukan.

Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh @mazzini_gsp. Hingga Senin (8/2/2021) pukul 07.00, lebih dari 51 ribu orang menyukai unggahan tersebut.

Gubernur jenderal pertama

Herman Willem Daendels lahir pada 21 Oktober 1762, di Hattem, Gelderland, Belanda. Ia meninggal pada 2 Mei 1818, di Elmina, Gold Coast, wilayah tersebt sekarang disebut Ghana.

Dilansir dari Britannica, Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal kolonial dan menguasai Asia pada tahun 1807 oleh Louis Bonaparte, yang saat itu menjadi Raja Belanda.

Pelantikannya dilakukan pada 28 Januari 1807 dengan dua tugas pokok, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dan membenahi sistem administrasi.

Saat itu, Belanda tengah memperkuat pertahanan di Jawa sebagai basis militer Perancis untuk melawan pasukan Inggris di kawasan Samudra Hindia.

Ia mulai memerintah pada 1808, dan menjabat selama tiga tahun hingga 1811.

Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer di Ujung Barat Jawa Barat ke Panarukan di Ujung Timur Jawa Timur (kira-kira 1000 km).

Diberitakan Skola Kompas.com, berikut kebijakan Daendels dalam bidang politik dan pemerintahan:

• Membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat
• Menmbagi pulau Jawa menjadi 23 karisidenan
• Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai dibawah pemerintah kolonial
• Membagai wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur (setingkat provinsi) yaitu Surabaya, Sumenep, Rembang, Pasuruan, Gresik

Pada bidang militer dan pertahanan, Daendels membangun benteng di pesisir, mendirikan pabrik senjata, membangun jalan raya Anyer-Panaurkan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang.

Jalan Anyer-Panarukan

Dalam jurnal sejarah Paramita, berjudul Perkembangan Jalan Raya di Pantai Utara Jawa Tengah Sejak Mataram Islam Hingga Pemerintahan Deandels (2016), disebutkan, luas jalan yang dibangun Daendels selebar 7,5 meter.

Jalan raya tersebut dibatasi lapisan batu di dua sisinya, agar tidak terkikis air yang mengalir.

Setiap 1506,9 meter diberi tanda berupa paal atau tonggak dari batu. Paal tersebt berfugnsi sebagai tanda untuk memudahkan perawatan dan perbaikan jalan.

Pada sisi kiri dan kanan jalan dibangun selokan yang berfungsi sebagai saluran air, sehingga air tidak menggenang di jalan raya.

Pembangunan tersebut kemudian disebut Jalan Raya Pos atau Groote Postweg. Terbetang dari Anyer di Ujung Barat Jawa Barat sampai ke Panarukan di Ujung Timur Jawa Timur.

Dlansir dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, pembangunan jalan tersebut melewati Jakarta, Bogor, Cianjur, Bandung, Cadas Pangeran, Majalengka, Cirebon sampai Jawa Tengah. Dari Cirebon sampai Surabaya, pembanguan jalan ada di wilayah jalur pantai utara.

Jalan terbaik dan terpanjang pada masanya itu bukan semata ide Daendels. Ada instruksi atasannya, Napoleon Bonaparte.

Pada 1805, Napoleon juga telah membangun jalan transnasional yang berpusat di Paris. Ia menggabungkan 27 kota terpenting di Eropa dan mempersingkat perjalanan di daerah kekuasaannya.

Berdasarkan jurnal Paramita, banyak arsip ditemukan mengetahui besarnya dana dalam pembuatan jalan pos yang jaraknya 600 pal (kurang lebih 1.000 km).

Beberapa literatur menyebut pembangunan jalan ini telah menelan korban sebanyak 30.000 orang akibat beban kerja berlebih.

Adapun kelanjutan proyeknya disepakati bersama para Bupati pribumi.

Usai peresmian jembatan di sungai Cikapandu, Daendels dan Bupati Bandung R.A.A. Wiranatakusumah II berjalan kaki ke arah timur.

Herman Willem Daendels berhenti sambil menancapkan kayu dan berkata “Zord Dat Als Ik Terug Kom Hier Een Stad is Gebouwd”, yang artinya coba usahakan bila aku datang kembali di tempat ini telah dibangun sebuah kota.

Tempat itu kemudian jadi Kantor Dinas Bina Marga Jawa Barat dan ditetapkan sebagai Kilometer 0 Kota Bandung.