Myanmar Alami Kudeta Militer, Adakah Dampaknya bagi Indonesia?

KOMPAS.com - Kudeta militer di Myanmar terjadi 1 Februari lalu. Peristiwa tersebut menjadi perhatian dunia.

Pada hari Senin itu militer Myanmar telah merebut kekuasaan setelah menahan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lainnya yang terpilih secara demokratis.

Militer menuduh kemenangan telak dalam pemilihan umum baru-baru ini oleh partai Suu Kyi dirusak oleh penipuan.

Lantas, terjadinya kudeta militer di Myanmar tersebut apakah berdampak bagi Indonesia?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menjelaskan Myanmar memiliki beberapa lokasi industri penting.

Industri itu khususnya industri otomotif yang didominasi perusahaan Jepang serta perusahaan tekstil pakaian.

Jadi sebagian menjadi outsourcing brand global juga China.

"Kudeta sempat membuat produksi pabrik seperti Suzuki dan Nissan terganggu," katanya pada Kompas.com, Jumat (5/2/2021).

Menurut Bhima, idealnya penurunan produksi pabrik di Myanmar bisa menaikkan produksi perusahaan sejenis di Indonesia.

"Kalau pemerintah dan pengusaha Indonesia ambil peluang dengan mendorong relokasi pabrik dari Myanmar ke kawasan industri di Indonesia, maka gejolak politik di Myanmar akan menguntungkan Indonesia," kata dia.

Akan tetapi perlu dicatat, pesaing Indonesia yakni Vietnam juga mengincar relokasi pabrik otomotif dan garmen dari Myanmar.

Bhima mengatakan Vietnam punya banyak keunggulan, di antaranya letak geografis yang tidak terlalu jauh dari Myanmar.

Selain itu ada Thailand yang berbatasan langsung dengan Myanmar, sehingga bisa menjadi kompetitor Indonesia di sektor otomotif.

"Jadi ya tergantung respons pemerintah indonesia apa 'paket khusus' yang ditawarkan untuk menaikkan produksi di indonesia," kata Bhima.

Terkait ekspor, menurut Bhima tidak akan terlalu besar efeknya. Hal itu karena ekspor Indonesia ke Myanmar relatif kecil.

"Ekspor Indonesia ke Myanmar total 1,03 juta USD. Ke Thailand 5 kali lipatnya atau 5 juta USD sepanjang 2020. Kalau Asean total ekspornya 32.5 miliar USD. Myanmar cuma 0.3 persen dari total ekspor ke Asean," tuturnya.

Dihubungi terpisah, praktisi dan pengajar Hubungan Internasional Dinna Prapto Raharja mengatakan kudeta di Myanmar membawa ketidakstabilan di dalam negeri Myanmar.

Massa berpotensi makin gelisah jika militer sekadar ingin kembali berkuasa apa pun hasil pemilunya.

Terkait perekonomian, dia mengatakan saat Covid-19 perekonomian semua negara sudah buruk dan terjadi resesi di mana-mana termasuk di Indonesia.

"Jadi mungkin tidak akan terlalu terasa bedanya dengan sekarang selain bahwa sektor-sektor yang biasanya surplus dengan Myanmar tentu harus siap-siap berkurang pendapatannya khususnya kalau sampai terjadi kerusuhan," kata Dinna kepada Kompas.com, Jumat (5/2/2021).

Lanjutnya, secara global kudeta ini makin menguatkan trend otoriterisme di kawasan ASEAN. Selain itu ruang untuk peduli pada isu-isu HAM dan demokrasi menipis terus.

"Artinya kalau ada tekanan politik luar negeri dari AS yang mengkampanye-hitamkan negara-negara otoriter, kawasan kita rentan," ungkapnya.

Dalam situasi tersebut artinya negosiasi hubungan luar negeri bergantung pada kekuatan hubungan bilateral.

Dinna mengatakan Kementerian Luar Negeri Indonesia perlu cerdik memanfaatkan anggaran yang makin terbatas saat ini.

Juga dihubungi terpisah, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan saat ini masih terlalu dini untuk menilai dampak kudeta Myanmar terhadap Indonesia.

"Kalau saat ini assessment-nya terlalu dini ya. Soalnya pemerintahan kudeta belum bisa dipastikan apakah bertahan atau tidak," katanya kepada Kompas.com, Jumat (5/2/2021).

Lanjutnya, pasti ada tekanan dari negara-negara barat seperti AS, Inggris, dan lain-lain yang menghendaki kembalinya pemerintahan sipil dan dihormatinya hasil pemilu yang dianggap curang oleh militer.

Dia menjelaskan yang perlu dipastikan adalah campur tangan negara luar dalam konflik ini.

"Kalau Suu Kyi kan dapat dukungan dari negara-negara barat. Sementara pemerintahan kudeta dikabarkan dapat dukungan dari China," ujarnya.

Lalu, jika benar demikian dan konflik tersebut menjadi perang saudara, maka akan memicu instabilitas di Asia Tenggara.

"Disitulah Indonesia harus waspada. Perlu kerja sama antar negara ASEAN untuk mencegahnya," imbuhnya.

Lebih lanjut, menurutnya saat ini belum ada yang bisa dilakukan Indonesia, karena negara harus menghormati urusan dalam negeri mereka. Hal itu seperti diatur dalam Pasal 2 Piagam ASEAN yang menyebutkan prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri.