Soal Temuan Seaglider di Kepulauan Selayar, Pengamat: Bisa Mengancam Kedaulatan

KOMPAS.com - Polemik mengenai temuan benda yang diduga drone di Kepulauan Selayar Selatan, Sulawesi Selatan akhirnya menemui titik terang.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksaman TNI Yudo Margono memastikan, benda tersebut bukanlah drone laut, melainkan seaglider.

"Saya akan sampaikan tentang alat atau seaglider yang kemarin ditemukan oleh nelayan Desa Najapahit, Selayar, yang mana dari temuan tersebut saya bawa ke Hidrosal, karena di sini adalah lembaga yang berkompeten untuk meneliti adanya peralatan tersebut," ujar Yudo dalam konferensi pers dikutip dari Kompas TV, Senin (4/1/2021).

Negara pembuat

Dari hasil pemeriksaan sementara, kata Yudo, tidak ada ciri-ciri tulisan yang menjadi penanda negara pembuat seaglider tersebut. 

Menanggapi hal itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan, penggunaan seaglider itu mungkin sudah direncanakan.

"Sulit untuk tidak mengatakan bahwa penggunaan sea glider itu bukan sesuatu yang disengaja, bahkan direncanakan," kata Fahmi kepada Kompas.com, Senin (4/1/2021).

Hal itu bukannya tanpa alasan, sebab lokasi penemuan alat tersebut yang berada di kawasan perairan teritorial Indonesia.

Indonesia sendiri sejauh ini juga belum mengeluarkan klaim atas kepemilikan perangkat itu.

Ancam kedaulatan

Menurut Fahmi, temuan itu merugikan kepentingan nasional dan berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia.

"Siapapun pemiliknya, menurut saya perangkat tersebut telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang buruk, berpotensi merugikan kepentingan nasional dan mengancam kedaulatan kita," jelas dia.

Ia menambahkan, seaglider memiliki banyak fungsi terkait intelijen dan pengamanan, terutama untuk operasi-operasi serta pergerakan bawah air.

Selain itu, perangkat itu juga memungkinkan untuk mengetahui data dan informasi strategis menyangkut kedalaman dan lapisan laut yang tentu sangat berguna bagi pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Karenanya, pengungkapan pemiliki dan pengguna perangkat itu harus menjadi prioritas utama.

"Jika negara atau pihak penggunanya sudah diketahui, langkah yang harus ditempuh pemerintah pastinya adalah menggunakan saluran diplomatik untuk menyampaikan protes dan peringatan keras. Termasuk mengkaji kemungkinan adanya langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat," ujarnya.

Perangkat deteksi

Selanjutnya, pemerintah dan DPR juga harus segera mendiskusikan langkah yang mesti diambil untuk meningkatkan kemampuan menutup celah rawan ini, dari aspek regulasi hingga kebutuhan perangkat deteksi dan penangkalannya.

Sebab, Fahmi menyebut keamanan laut Indonesia masih menyisakan banyak celah rawan, baik di perbatasan maupun di perairan teritorial.

Hal ini bukan hanya karena persoalan keterbatasan alutsista, tetapi juga karena praktik-praktik buruk dalam pengelolaan keamanan laut belum sepenuhnya hilang.

"Termasuk ego sektoral dan masih belum tuntasnya persoalan tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan keamanan laut," tutupnya.