Berdamai dengan Virus Corona, Kita Juga Butuh Keteladanan...

Di banyak negara, termasuk Indonesia, rata-rata kasus harian dalam beberapa hari terakhir masih meningkat.

Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menyebut Indonesia sedang berada pada fase kritis Covid-19. 

Klaim itu pun bukan tanpa alasan. Ada empat indikator yang ia sodorkan untuk menguatkannya.

Sejak beberapa bulan lalu, masyarakat diingatkan untuk berdamai dengan virus corona.

Aktivitas mulai berjalan, dengan harapan masyarakat patuh pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Namun, kenyataannya, kita semakin sering menemukan kedisiplinan mengendur. Misalnya, banyak yang berada di tempat publik dan keramaian tanpa memakai masker. 

Pernyataan seorang pedagang di Pasar Mardika, Ambon, pekan lalu mengingatkan kita.

Ketidakdisiplinan masyarakat salah satunya karena tidak ada teladan dari pejabat publik untuk disiplin protokol kesehatan. 

"Untuk apa pakai masker lagi, kan corona sudah selesai, itu kemarin di Kantor DPRD Maluku sudah joget-joget tak pakai masker," demikian kata Ali, salah satu pedagang di Pasar Mardika, Ambon, seperti diberitakan Kompas.com, 21 Agustus 2020.

Ia mengkritisi tindakan pejabat daerah yang tak memberikan teladan dan contoh kepada masyarakat.

Ali menyoroti pejabat Pemprov Maluku dan DPRD yang berjoget tanpa mengenakan masker. Menurut dia, tindakan pejabat publik ini memberikan kesan bahwa Covid-19 di Ambon sudah teratasi.

Oleh karena itu, para pedagang pun bisa berjualan seperti sedia kala tanpa harus memakai masker dan menjaga jarak.

"Meski tidak semua masyarakat begitu, tapi secara umum masyarakat kita masih paternalistik. Masyarakat paternalistik itu ya melihat apa yang dilakukan tokohnya," kata Windhu kepada Kompas.com, Kamis (27/8/2020).

Dengan kondisi itu, Windhu mengingatkan bahwa keteladanan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia sangat penting.

Jangan sampai tak sinkron antara kata dan perbuatan.

"Jadi kalau konsep penanggulangan Covid-19 itu bagaimana kita disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, maka itu juga harus dilakukan oleh pejabat dan tokoh lain. Karena itu dilihat masyarakat," jelas dia.

Kondisi ini juga berlaku pada setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Ia menilai, pemerintah selama ini terkesan tak sesuai dengan apa yang telah dirancangnya.

Misalnya, Satgas Covid-19 telah membuat zonasi risiko di setiap daerah yang dilengkapi dengan semua konsekuensinya.

"Kalau zona merah, itu sama seperti PSBB, tak boleh ada aktivitas non-esensial. Yang boleh hanya kegiatan esensial, misalnya kegiatan terkait kebutahan warga," kata Windhu.

Akan tetapi, kondisi kontradiktif justru diperlihatkan dengan cara membiarkan aktivitas-aktivitas non-esensial kembali dibuka meski berada di zona merah.

Tindakan pejabat publik

Seperti diberitakan Kompas.com, pada 19 Agustus 2020, aksi joget yang melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19, Kasrul Selang, para pejabat daerah Maluku, serta sejumlah anggota DPRD mewarnai perayaan HUT ke-75 Provinsi Maluku.

Kegiatan itu berlangsung di luar ruangan Ketua DPRD Maluku seusai rapat paripurna istimewa dalam rangka HUT Provinsi Maluku yang juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Murad Ismail dan seluruh pejabat daerah.

"Hari ini kan hari ulang tahun provinsi, masa katong (kita) seng (tidak) bisa bergembira sedikit," kata Sekwan DPRD Maluku Bodewil Wattimena.

Sementara, Sekretaris Daerah Maluku menganggap apa yang mereka lakukan sebagai bagian untuk membuat suasana bahagia, sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh.  

Dengan dalih yang sama, yaitu meningkatkan imunitas, Satgas Covid-19 mengizinkan pembukaan bioskop.

"Bahwa bioskop dan sinema memang memiliki karakteristik dan kontribusi penting, terutama dalam memberikan hiburan kepada masyarakat karena imunitas masyarakat bisa meningkat karena bahagia atau suasana mental fisik masyarakat juga ditingkatkan," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Rabu (26/7/2020).

Foto para menteri tanpa masker

Beberapa hari yang lalu, publik juga dihebohkan dengan foto para menteri Kabinet Indonesia Maju yang berfoto bersama tanpa menggunakan masker dan menjaga jarak.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berdalih, semua menteri dan pejabat telah menerapkan protokol kesehatan.

Namun, mereka melepas masker untuk mengabadikan momen tersebut atas permintaan sejumlah wartawan.

"Semua pakai masker, hanya pada saat pengambilan foto saja masker dibuka untuk sementara. Kami juga takut terpapar Covid-19," kata Teten, dikutip dari Kompas.com, 24 Agustus 2020.

Foto para menteri ini pun menjadi perbincangan di media sosial.