Pro Kontra Zona Hijau Surabaya

KOMPAS.com - Klaim zona hijau Surabaya yang diungkapkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuai pro kontra di tengah masyarakat.

Menurut Risma, selain klaim risiko rendah penularan virus corona, angka kesembuhan kasus Covid-19 di Surabaya juga cukup tinggi.

Hal itu juga dipertegas oleh Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto.

Dari penjelasannya, perubahan status zona hijau itu berdasarkan kajian pakar epidemiologi yang diterima Pemkot Surabaya.

Dari laporan tersebut, transmission rate di Surabaya telah berada di bawah angka satu.

"Silakan yang menilai seperti apa, yang jelas kita warnanya sudah hijau," kata Irvan.

"Surabaya sama sekali belum hijau, masih merah," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Apabila memang sudah hijau, menurutnya akan banyak aktivitas yang saat ini sudah dilakukan, termasuk di dunia pendidipan.

Namun sekali lagi dirinya menegaskan untuk Surabaya masih belum (zona hijau).

Oleh karena itu, dirinya mempertanyakan mengenai sumber data yang dipergunakan oleh Risma.

"Lha itu dasarnya dari data mana? Katanya dari Kemenkes, padahal Pak Dirjen P2P Kemenkes (dr. Achmad Yurianto) membantah," kata Windhu.

Saling lempar

Terpisah, saat dikonfirmasi terkait zona hijau tersebut Kepala Bidang Humas Kementerian Kesehatan Busroni belum mengetahui data yang digunakan oleh Risma.

"Saya belum cek data mana yang digunakan. Saya juga belum tahu. Sebaiknya cek ke Dinkes Jatim dengan Kadinkes-nya, karena data nasional diambil dari provinsi," kata Busroni pada Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Sementara itu, Kadinkes Jatim Kohar Hari Santoso mengatakan dirinya tidak bisa memastikan mengenai zona hijau Surabaya. "Lho ya tanya ke Wali Kota Surabaya," katanya saat dihubungi terpisah Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Klaim soal zona hijauh tersebut juga membuat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara.

Menurut Khofifah, yang berhak menentukan status zona sebuah daerah bukan pemerintah daerah tersebut, tetapi pemerintah pusat.

"Yang menentukan status zona bukan pemkot, pemkab, atau pemprov, tapi satgas pusat sepekan sekali," kata Khofifah di Surabaya sebagaimana diberitakan Kompas.com (5/8/2020).