Menteri Tjahjo Berencana Pangkas ASN yang Tak Produktif, Ini Kata BKN

Namun kondisi tersebut menjadikan banyak ASN yang tak produktif selama masa bekerja dari rumah atau work from home karena pandemi Covid-19. Mereka dinilai tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Melihat kondisi tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo tengah menyusun strategi untuk memangkas aparatur sipil negara ( ASN) yang tidak produktif.

"Perlu strategi untuk mengurangi yang tidak produktif ini secara bermartabat," kata Tjahjo dikutip dari Kompas.com, Jumat (19/6/2020).

Dampak dari banyaknya ASN yang kurang produktif tersebut menurut Tjahjo, menjadikan kelompok ASN yang produktif dalam masa WFH ini menjadi overload (pekerjaannya).

"Mereka terpaksa mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh kelompok yang tidak produktif tadi," lanjut Tjahjo.

Di sisi lain dia menilai, Indonesia memang kelebihan ASN yang tidak diperlukan, tetapi kekurangan tenaga yang dibutuhkan.

"Too many, but not enough. Perlu perubahan drastis dalam format kebutuhan kompetensi untuk rekruitmen ke depan," ujar politis PDI-P tersebut.

Oleh karena itu, Tjahjo mengaku terus berkooordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mencari solusi.

Menunggu regulasi

Terkait wacana pemangkasan ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN), mengaku masih menyusun strategi mengenai kebijakan memangkas ASN yang kinerjanya dinilai tidak produktif.

Kepala Humas BKN Paryono mengatakan, hingga saat ini belum ada tindakan pemangkasan ASN yang tidak produktif.

"PNS yang tidak produktif ini perlu kebijakan pemerintah untuk mencari solusi," ujar Paryono saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/6/2020).

Paryono menyebut, BKN saat ini masih menunggu keputusan pemerintah untuk membahas terkait kebijakan rencana pemangkasan ASN tersebut.

"Karena itu juga melibatkan lintas kementerian, misalnya regulasi, anggaran dan lain-lain," tutur Paryono.

BKN mengakui ada sejumlah jabatan atau bidang pekerjaan yang direncanakan akan dievaluasi kembali.

Hal tersebut dilatarbelakangi adanya kebutuhan kompetensi yang harus disesuaikan dan tetap produktif di tengah era digital seperti saat ini.

Disebutkan, sejak WFH diberlakukan bagi ASN, terdapat dua dampak yang saling kontra.

Di satu sisi, terdapat ASN dengan kinerja yang begitu minim karena ternyata jenis jabatannya yang tidak relevan dilakukan lewat WFH, ditambah adanya kemampuan yang dituntut beradaptasi dengan sistem digital.

Namun di sisi lain, ASN yang adaptif justru memiliki beban kerja yang berlebihan (overload).

Harus beradaptasi

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, adaptif di era new normal mulai terasa, salah satunya pada pertemuan rapat kerja atau koordinasi di lingkup instansi pemerintah yang sebelumnya cukup sulit dilakukan secara online.

Selain itu, pertemuan pemerintahan termasuk rapat koordinasi atau musyawaran nasional yang biasanya dapat menghabiskan anggaran besar, kini bisa berjalan jauh lebih murah melalui sistem digital.

"Ini yang kita sebut efisiensi dan harus kita akui birokrasi tidak pernah berubah dengan sendirinya secepat ini kalau bukan karena dampak Covid-19," kata Bima dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/6/2020) malam.

Tuntutan ini pun menyebabkan perubahan tren pekerjaan ASN memasuki era new normal, mencakup peningkatan volume, konektivitas data kerja, peningkatan analisa big data, serta peningkatan transaksi dan interaksi pekerjaan secara digital.

Menurut Bima, terdapat soft skills yang idealnya dimiliki setiap ASN, khususnya ketika beradaptasi dengan tatanan normal baru, meliputi aspek information, media, and technology skills, life and career skills, learning and innovation skills, dan effective communication skills.

Ia menilai, dengan adanya Covid-19 di sisi lain, memiliki impact yang memaksa banyak ASN memasuki era 4.0.

"Gara-gara Covid-19, secara tidak langsung kita dipaksa jadi society 4.0," ujar dia.