Penipuan CPNS Mencatut Bupati Tegal, Ini Penjelasan BKN

KOMPAS.com - Humas Pemerintah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengunggah utas di media sosial Twitter yang menyebutkan penipuan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Akun @HumasTegalKab mengungkapkan modus penipuan yang terjadi pada 15 Juni 2020 tersebut.

Kali ini, penipuan tersebut mengatasnamakan Bupati Tegal Ummi Azizah dengan membuat akun palsu di Facebook.

Melalui akun itu, pelaku menawarkan formasi CPNS yang tidak ada peminatnya kepada orang-orang yang berteman dengannya.

Pelaku kemudian meminta korban untuk mengirimkan sejumlah syarat seperti foto KTP dan Kartu Keluarga melalui WhatsApp.

Tak hanya itu, pelaku juga meminta uang sebesar Rp 5 juta dengan dalih untuk pengurusan SK CPNS di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Ia menyebutkan, bupati tidak terlibat dalam proses seleksi penerimaan CPNS.

"Bupati tidak ikut dalam proses (seleksi), bupati hanya akan menerbitkan SK Pengangkatan sebagai CPNS jika peserta sudah lolos dan mendapatkan NIP dari BKN yang diusulkan oleh instansi," kata Paryono saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (20/6/2020).

Paryono menjelaskan, kemungkinan korban adalah peserta yang tidak lolos tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Sebab, perserta yang lolos SKD dan berhak melanjutkan ke tahap selanjutnya pasti mengetahui bahwa belum ada tes.

"Ini kemungkinan yang tidak lolos SKB. Kalau yang lolos SKB kan tahu kalau memang belum ada pelaksanaan tes, cuma ditunda pelaksanaannya saja," terang dia.

Menurut dia, modus penipuan CPNS mengatasnamakan bupati jarang terjadi.

Modus penipuan biasanya berupa bantuan menjadi CPNS karena punya orang dalam baik di BKN maupun Kementerian Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"Biasanya modusnya bisa membantu memasukkan jadi CPNS, punya orang dalam kalau enggak BKN ya orang Kemenpan. Itu pengakuan para oknum," jelas Paryono.

Oleh karena itu, Paryono mengimbau agar masyarakat waspada dan tidak percaya pada oknum yang menawarkan bantuan menjadi CPNS.

Pasalnya, semua proses penerimaan harus melalui selesi dan dilakukan secara transparan.

Melalui akun Twittter-nya, BKN juga menyebutkan ada pula modus penipuan di mana pelaku berkedok salah satu pejabat di lingkungan BKN.