Deretan Pernyataan Anies soal RAPBD DKI, dari Salahkan Sistem hingga Ancaman Pencopotan

KOMPAS.com - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 menjadi sorotan publik akhir-akhirnya. Pasalnya, ada sekitar lima anggaran fantastis yang menjadi pertanyaan.

Mulai dari anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun langsung angkat bicara.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Kabinet Kerja Jokowi ini pun memberikan penjelasan dan pembelaan terkait kritik yang langsung diarahkan kepadanya itu.

Berikut sejumlah pernyataannya:

Minta periksa ulang anggaran

Anies meminta para jajarannya untuk segera mengecek pos-pos anggaran yang sebelumnya telah diusulkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anies dalam dokumentasi rapat pengarahannya yang diunggah di YouTube Pemprov DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Selain itu, Anies juga mendesak para jajarannya untuk segera memeriksa serta merevisi anggaran tersebut.

Anies juga mengatakan bahwa ia memberi tenggat waktu hingga Kamis (31/10/2019) untuk membenahi anggaran-anggaran siluman tersebut.

Tak hanya itu, ia pun berpesan agar para jajarannya tidak "bermain" dengan anggaran selama proses revisi tersebut.

"Jangan ada yang (alasan) sudah telanjur. Kalau ada komitmen-komitmen macam-macam, katakan ini instruksi gubernur. Batalkan," kata Anies.

Salahkan sistem yang tidak smart

Anies mengatakan bahwa kesalahan dalam menganggarkan anggaran dikarenakan adanya kesalahan sistem digital.

Hal itu diungkapkannya ketika ditemui di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Menurut Anies, seharusnya sistem penginputan dapat dilakukan dengan cara smart system.

Dengan begitu, akan terlacak bila ada anggaran-anggaran yang salah dalam penginputan.

Selain itu, Anies juga menilai bahwa smart system yang digunakan ketika proses penganggaran harusnya terdapat banyak algoritma khusus yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

Ancam copot jajaran

Selain persoalan sistem, Anies menegaskan tak segan untuk mencopot jajarannya bila bekerja asal jadi tanpa memikirkan visinya.

Pencopotan tersebut juga berlaku bagi jajarannya yang menyusun rancangan KUA-PPAS 2020 yang menuai polemik akhir-akhir ini.

Anies berkeinginan agar seluruh jajarannya dapat berjalan seirama dengan visi yang sebelumnya telah ia susun, yaitu berkeadilan.

"Kalau malas dan asal jadi, saya terpaksa harus mengeluarkan dari barisan. Kenapa, karena barisannya yang harus kerja betulan. Kita kerjakan sama-sama. Kalau ada yang tidak mau ikut mandat ini, jangan berada di barisan ini," kata Anies.

Sumber: Kompas.com (Vitorio Mantalen, Cynthia Lova | Editor: Sandro Gatra, Sabrina Asril)