Mimpi DPR Membangun Parlemen Modern

KOMPAS.com - Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 telah selesai dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (1/10/2019).

Total terdapat 575 anggota DPR yang dilantik. Menurut Peneliti Forum masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus komposisi parlemen mayoritas masih dari kalangan tua, dengan usia 36-60 tahun atau sebanyak 427 orang. Sementara untuk anak muda 21-35 tahun hanya sekitar 9 persen, atau sekitar 52 orang.

Artinya anggota DPR terpilih milenial tak begitu signifikan. Namun, apabila mampu membangun semacam aliansi antar politisi milenial lintas partai diharapkan mampu memberikan warna.

"Kekuatan kelompok milenial di parlemen tentu bukan pada jumlah yang banyak. Kekuatan politisi milenial jelas bukan pada dominasi dari sisi jumlah," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (2/10/2019).

Kelompok milenial, imbuhnya diperhitungkan karena kekuatan mereka pada individu yang piawai memanfaatkan teknologi untuk merubah dunia. Dengan kata lain, inovasi dengan bantuan teknologi jadi andalan milenial.

Lucius menambahkan, kehebatan satu orang bisa melahirkan perangkat atau aplikasi yang mampu menghubungkan orang-orang yang hidup di planet bumi tanpa terhambat keterbatasan ruang dan waktu.

Hal itulah, menurutnya, yang bisa dimanfaatkan oleh anggota DPR milenal untuk melahirkan terobosan dan perubahan.

Menurutnya, sudah sekian lama DPR memimpikan untuk membangun parlemen modern. Namun, mimpi tersebut dicetuskan oleh politisi tua.

"Mimpi parlemen modern terjebak dalam paradigma proyek semata. Enggak jadi-jadi tuh parlemen modern walaupun sudah ada satu dua upaya ke arah sana," jelas dia.

Dengan begitu, menurut Lucius, anggota DPR milenial dapat memanfaatkan kegagapan politisi tua pada kelenturan beradaptasi dengan teknologi, maka disitulah ruang politisi muda dapat berperan.

"Katakanlah soal relasi dengan konstituen yang selama ini selalu diekspresikan oleh politisi tua dengan memperbanyak jumlah dan waktu pelaksanaan reses, lalu menyusul permintaan menambah anggaran per setiap reses, namun semuanya tetap tak berdampak," kata Lucius lagi.

"Anggaran besar dengan capaian minim. Relasi wakil rakyat dengan konstituen juga begitu-begitu saja, kecuali jelang pemilu, banyak politisi tiba-tiba seperti manusia teramah sepanjang sejarah," ungkap dia.

Kondisi tersebut tidak membuat relasi antara wakil rakyat dan rakyat menjadi intim.

Justru, menurut Lucius, wakil rakyat akan semakin makmur dan rakyat akan merana.

"Oleh sebab itu, di era teknologi informasi yang dimotori kaum milenial, kekakuan relasi wakil rakyat dengan rakyat bisa dijembatani melalui penggunaan perangkat teknologi yang memungkinkan intimitas relasi makin berkualitas," kata Lucius.

Kemudian menurut dia, tak hanya intimitas relasi yang kemudian bisa diinisiasi politisi milenial atau muda dengan memanfaatkan teknologi, tetapi juga akan terjadi efisiensi anggaran jika relasi.

Dengan memakai perangkat teknologi bisa mengurangi kehadiran fisik yang memakan biaya dari Anggota DPR.

"Jika waktu untuk reses bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas relasi, maka akan cukup waktu bagi anggota DPR dalam menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan kehadiran bersama dalam rapat-rapat di DPR," terang dia.

Lucius juga mengungkapkan tantangan yang akan diterima oleh anggota DPR milenial.

"Tantangan dari anggota DPR milenial yakni bagaimana memastikan kekuatan politisi muda untuk berinovasi tak justru mengganggu zona nyaman elit partai yang umumnya sudah tua dan bermental agak feodal," jelas dia lagi.

Menurutnya, partai yang dikelola dengan gaya feodal tentu tak ramah pada kebebasan berekspresi ala kaum muda yang dengan kemajuan teknologi justru bisa melunturkan aura feodalistik elit partai tua.

"Dan gangguan soal kenyamanan politisi tua di elit partai dengan mudah akan menjadi senjata yang siap melumpuhkan makna kreativitas dan inovasi kaum muda atau politisi milenial di parlemen," katanya lagi.