Pindah Ibu Kota, dari Rencana, Bocoran Kaltim, Bantahan Jokowi, hingga Klarifikasi Sofyan Djalil

KOMPAS.com – Pemerintah mewacanakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke lokasi baru.

Berbagai alasan pun dikemukakan mengapa ibu kota negara perlu dipindah dari Jakarta ke tempat lainnya.

Salah satunya karena Jakarta yang dianggap sudah terlalu padat.

Alasan lain adalah upaya memeratakan kesejahteraan agar tidak hanya terpusat di Jawa.

Wacana ini kembali mencuat pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Pada 2015, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyebutkan, hasil kajian menunjukkan Pulau Kalimantan lebih potensial untuk dijadikan sebagai ibu kota daripada kota-kota di Jawa.

Pada Kamis (22/8/2019), Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebutkan, ibu kota baru akan berlokasi di Kalimantan Timur.

Pernyataan Sofyan ini dibantah Presiden Jokowi, hingga akhirnya Sofyan memberikan klarifikasi.

Rapat Presiden

Pada medio akhir April 2019, Presiden Jokowi mengadakan rapat khusus membahas pemindahan Ibu Kota di Kantor Kepresidenan Jakarta.

Saat rapat itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menawarkan 3 opsi tentang pemindahan ibu kota kepada presiden.

Pertama, ibu kota tetap di Jakarta.

Kedua, ibu kota dipindahkan di wilayah radius 50-70 kilometer dari Jakarta.

Ketiga, ibu kota dipindahkan ke luar Jawa.

Saat itu, Presiden memilih opsi terakhir untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

Kajian sejumlah wilayah

Sebagai tindak lanjut dari rapat pemindahan ibu kota negara yang sebelumnya, Presiden melakukan kunjungan langsung ke Kalimantan untuk meninjau lokasi-lokasi yang disebut akan menjadi pengganti Jakarta.

Pada kesempatan kunjungan awal Mei 2019 itu, Jokowi mendatangi langsung sejumlah tempat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang menjadi kandidat ibu kota baru.

Lokasi yang dikunjungi di antaranya adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Saat itu, Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala BPN Sofyan Djalil.

Bocoran Kalimantan Timur

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memberikan petunjuk bahwa ibu kota negara yang baru akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur.

“Iya Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” ujar Sofyan.

Ia menyebut akan segera mengunci lahan di lokasi ibu kota baru jika keputusan sudah resmi disampaikan.

“Begitu diputuskan di mana lokasinya, akan kami kunci (lahannya),” kata dia.

Bantahan Jokowi

Menanggapi pernyataan Menteri ATR Sofyan Djalil, Jokowi membantah bahwa pemerintah telah menetapkan pilihan provinsi mana yang akan menjadi lokasi ibu kota baru bagi Indonesia.

Menurut Jokowi, belum adanya keputusan ini karena masih terdapat sejumlah kajian yang harus dilakukan.

“Masih tunggu satu atau dua kajian. Akan kami umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu dua kajian belum disampaikan kepada saya,” kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Tidak dijelaskan secara gamblang apa kajian yang dimaksud oleh Presiden, yang pasti belum ada keputusan final dari pemilihan lokasi calon ibu kota baru ini.

Pasca-bantahan Presiden Jokowi, Sofyan Djalil merevisi pernyataannya mengenai lokasi ibu kota baru.

Menurut dia, saat ini lokasi pusat pemerintahan baru belum ditentukan.

"Belum ada keputusan. Tunggu saja," ujar Sofyan, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Ia menyebutkan, lokasi ibu kota baru bakal diumumkan Presiden Joko Widodo.

(Sumber: Kompas.com/Ihsanuddin, Mutia Fauzia)