Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Undang Undang

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan
Menurut Sandrayati hal itu dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nasional
13/08/2020, 19:43 WIB
Kasus Perkosaan Gadis 16 Tahun di Parigi Moutong, Ini Beda Pemerkosaan dan Persetubuhan di KUHP
Kasus Perkosaan Gadis 16 Tahun di Parigi Moutong, Ini Beda Pemerkosaan dan Persetubuhan di KUHP
Kasus pemerkosaan remaja 16 tahun di Parigi Moutong, Sulteng, menjadi sorotan karena polisi berbeda pendapat dan menyebut peristiwa itu persetubuhan.
Nasional
02/06/2023, 15:49 WIB
Indonesia dan Malaysia Akan Bahas UU Deforestasi dengan Uni Eropa, Ini Targetnya
Indonesia dan Malaysia Akan Bahas UU Deforestasi dengan Uni Eropa, Ini Targetnya
Indonesia dan Malaysia akan menemui pimpinan Uni Eropa di Brussels, Belgia, untuk membahas kebijakan regulasi deforestasi EU.
Global
28/05/2023, 18:28 WIB
02:03
Tanggapi Revisi UU TNI, Moeldoko: Tentara Sekarang Beda, Publik Jangan Berlebihan
Tanggapi Revisi UU TNI, Moeldoko: Tentara Sekarang Beda, Publik Jangan Berlebihan

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons soal munculnya draf Revisi...

video
22/05/2023, 20:03 WIB
07:06
Surya Paloh Enggan Jawab Kapan Dirinya Bertemu Jokowi | Prabowo soal Rencana Revisi UU TNI
Surya Paloh Enggan Jawab Kapan Dirinya Bertemu Jokowi | Prabowo soal Rencana Revisi UU TNI

Kompas.com merangkum 3 top quote highlight yang menjadi sorotan pada...

video
13/05/2023, 07:00 WIB

All News

02:52
Respons Prabowo Subianto soal Rencana Revisi UU TNI

Respons Prabowo Subianto soal Rencana Revisi UU TNI

video
12/05/2023, 15:00 WIB
02:22
Tanggapan Menhan Prabowo Terkait Rencana Revisi UU TNI

Tanggapan Menhan Prabowo Terkait Rencana Revisi UU TNI

video
11/05/2023, 20:51 WIB
Soal Revisi UU TNI, Prabowo: Undang-Undang yang Sudah Ada Berjalan Baik

Soal Revisi UU TNI, Prabowo: Undang-Undang yang Sudah Ada Berjalan Baik

Nasional
11/05/2023, 19:45 WIB
02:49
Kembali Munculnya Wacana Perluasan Jabatan Prajurit Melalui Revisi UU TNI

Kembali Munculnya Wacana Perluasan Jabatan Prajurit Melalui Revisi UU TNI

video
11/05/2023, 19:28 WIB
Kuasa Hukum Kecewa Roh UU Sistem Peradilan Pidana Anak Tak

Kuasa Hukum Kecewa Roh UU Sistem Peradilan Pidana Anak Tak "Terasa" dalam Proses Hukum AG

Megapolitan
05/05/2023, 08:18 WIB
Ramai soal Karcis Parkir Bertuliskan

Ramai soal Karcis Parkir Bertuliskan "Petugas Tidak Bertanggung Jawab atas Barang Hilang", Bagaimana Aturannya?

Tren
03/05/2023, 16:30 WIB
02:19
Mahfud Sebut Naskah RUU Perampasan Aset Sudah Final

Mahfud Sebut Naskah RUU Perampasan Aset Sudah Final

video
19/04/2023, 16:30 WIB
Mahfud Sebut Proses Legislasi Koruptif Sebab Penuh Negosiasi Politik

Mahfud Sebut Proses Legislasi Koruptif Sebab Penuh Negosiasi Politik

Nasional
17/04/2023, 23:58 WIB
03:29
PDI-P Ungkap Tak Ingin RUU Perampasan Aset Diselewengkan Penguasa

PDI-P Ungkap Tak Ingin RUU Perampasan Aset Diselewengkan Penguasa

video
17/04/2023, 22:16 WIB
02:11
Sekjen PDI-P Sebut Korupsi Tak Selesai dengan RUU Perampasan Aset

Sekjen PDI-P Sebut Korupsi Tak Selesai dengan RUU Perampasan Aset

video
16/04/2023, 11:42 WIB
Soal RUU Perampasan Aset, Sekjen PDI-P: Korupsi Tak Selesai dengan Buat Undang-Undang

Soal RUU Perampasan Aset, Sekjen PDI-P: Korupsi Tak Selesai dengan Buat Undang-Undang

Nasional
15/04/2023, 21:25 WIB
02:00
Saat Jokowi Kembali Pertanyakan RUU Perampasan Aset

Saat Jokowi Kembali Pertanyakan RUU Perampasan Aset

video
14/04/2023, 16:00 WIB
Batas Sumbangan Dana Kampanye Pemilu-Pilpres: Individu Rp 2,5 Miliar, Korporasi Rp 25 Miliar

Batas Sumbangan Dana Kampanye Pemilu-Pilpres: Individu Rp 2,5 Miliar, Korporasi Rp 25 Miliar

Nasional
14/04/2023, 03:15 WIB
Capres-Cawapres 2024 Tak Boleh Punya Catatan Mengkhianati Negara

Capres-Cawapres 2024 Tak Boleh Punya Catatan Mengkhianati Negara

Nasional
13/04/2023, 17:53 WIB
UU Pemilu: Kampanye Pilpres 2024 Difasilitasi Negara Dibiayai APBN

UU Pemilu: Kampanye Pilpres 2024 Difasilitasi Negara Dibiayai APBN

Nasional
13/04/2023, 17:52 WIB
Depok Jadi Kota Intoleran karena Penyegelan Masjid Ahmadiyah, Wali Kota: Sudah Sesuai Undang-Undang

Depok Jadi Kota Intoleran karena Penyegelan Masjid Ahmadiyah, Wali Kota: Sudah Sesuai Undang-Undang

Megapolitan
11/04/2023, 14:50 WIB
‹ First
5
6
7
8
9
Last ›
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.