Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rencana Pengenaan PPN Sembako: Bebani Masyarakat dan Waktunya Tidak Tepat
Rencana Pengenaan PPN Sembako: Bebani Masyarakat dan Waktunya Tidak Tepat
Sejumlah pihak di DPR mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut karena dinilai akan membebani masyarakat.
Nasional
Soal Sembako Bakal Kena PPN, Ketua Komisi XI Sebut DPR Belum Terima Draf RUU KUP
Soal Sembako Bakal Kena PPN, Ketua Komisi XI Sebut DPR Belum Terima Draf RUU KUP
DPR belum menerima draf resmi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Komisi I Segera Tuntaskan Pembahasan RUU PDP
Wakil Ketua DPR Minta Komisi I Segera Tuntaskan Pembahasan RUU PDP
"Kami akan meminta Komisi I DPR untuk segera menyelesaikan RUU PDP secepat mungkin," kata Sufmi Dasco.
Nasional
Anggota Komisi XI DPR Mengaku Belum Terima Draf Revisi UU KUP
Anggota Komisi XI DPR Mengaku Belum Terima Draf Revisi UU KUP
"Saya katakan sampai dengan saat ini kami belum menerima draf resmi dari pihak pemerintah," ujar Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo.
Whats New
Pemerintah Bakal Hapus Sanksi Pidana Pengemplang Pajak, Tepatkah?
Pemerintah Bakal Hapus Sanksi Pidana Pengemplang Pajak, Tepatkah?
Penghapusan sanksi pidana pengemplang pajak tercantum dalam draf Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Whats New

All News

Pembahasan RUU Otsus Papua, Komnas HAM Ingatkan soal Dasar Hukum Pendirian Kantor Perwakilan

Pembahasan RUU Otsus Papua, Komnas HAM Ingatkan soal Dasar Hukum Pendirian Kantor Perwakilan

Nasional
RUU Terbaru Negara Bagian AS Ini Ringankan Pemilik Ganja dalam Jumlah Kecil

RUU Terbaru Negara Bagian AS Ini Ringankan Pemilik Ganja dalam Jumlah Kecil

Global
Jokowi Tutup Investasi Industri Miras, Pemerintah Dinilai Telah Dengar Aspirasi Masyarakat

Jokowi Tutup Investasi Industri Miras, Pemerintah Dinilai Telah Dengar Aspirasi Masyarakat

Nasional
China Siapkan RUU untuk Lawan Sanksi Asing

China Siapkan RUU untuk Lawan Sanksi Asing

Global
BNPB Tak Dimasukkan Dalam RUU Penanggulangan Bencana, Komisi VIII: Pelemahan Lembaga, Bisa Bubar

BNPB Tak Dimasukkan Dalam RUU Penanggulangan Bencana, Komisi VIII: Pelemahan Lembaga, Bisa Bubar

Nasional
Polemik RUU Penanggulangan Bencana dan Penjelasan Mensos Risma...

Polemik RUU Penanggulangan Bencana dan Penjelasan Mensos Risma...

Tren
Kementerian PUPR Raih Pagu Indikatif Tahun 2022 Senilai Rp 100 Triliun

Kementerian PUPR Raih Pagu Indikatif Tahun 2022 Senilai Rp 100 Triliun

Berita
BNPB Dikeluarkan dari RUU Penanggulangan Bencana, Komisi VIII: Pak Ganip Mohon Menghadap Presiden...

BNPB Dikeluarkan dari RUU Penanggulangan Bencana, Komisi VIII: Pak Ganip Mohon Menghadap Presiden...

Nasional
Menteri PPPA: Ribuan Penyintas Kekerasan Seksual Masih Tunggu Keadilan

Menteri PPPA: Ribuan Penyintas Kekerasan Seksual Masih Tunggu Keadilan

Nasional
MUI Sepakat Dukung Nama RUU Larangan Minuman Beralkohol, Bukan Pengendalian

MUI Sepakat Dukung Nama RUU Larangan Minuman Beralkohol, Bukan Pengendalian

Nasional
Basuki Serahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Jalan kepada Komisi V

Basuki Serahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Jalan kepada Komisi V

Berita
Data 279 Juta WNI Diduga Bocor, Anggota DPR Nilai Alarm Pentingnya RUU PDP

Data 279 Juta WNI Diduga Bocor, Anggota DPR Nilai Alarm Pentingnya RUU PDP

Nasional
279 Juta Data Penduduk Diduga Bocor, KSP Dorong Percepatan Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi

279 Juta Data Penduduk Diduga Bocor, KSP Dorong Percepatan Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Komisi V DPR Sepakati Usulan Pemerintah Terkait Perubahan UU Jalan

Komisi V DPR Sepakati Usulan Pemerintah Terkait Perubahan UU Jalan

Berita
Tjahjo Sebut Ada Data ASN, TNI, dan Polri dalam Kasus Kebocoran 279 Juta Data Pribadi

Tjahjo Sebut Ada Data ASN, TNI, dan Polri dalam Kasus Kebocoran 279 Juta Data Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads