Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Perpres

Naikan Iuran BPJS Kesehatan, Komisi IX DPR: Presiden Bermain-main dengan Putusan MA
Naikan Iuran BPJS Kesehatan, Komisi IX DPR: Presiden Bermain-main dengan Putusan MA
Kebijakan menaikan iuran BPJS Kesehatan tidak sejalan dengan Putusan MA yang telah membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019.
Nasional
04:00
Mei Penuh Polemik Kebijakan, Pemerintah 'Ciptakan' Kegaduhan dan Kecemasan
Mei Penuh Polemik Kebijakan, Pemerintah 'Ciptakan' Kegaduhan dan Kecemasan

Sejumlah aturan baru yang resmi diteken Presiden Joko Widodo akhir-akhir...

video
02:23
Gaji Komite Tapera Capai Rp 43 Juta Sebulan
Gaji Komite Tapera Capai Rp 43 Juta Sebulan

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tengah menjadi jadi kontroversi panas sejak...

video
Gratis, Ini 3 Jenis Layanan yang Ditanggung BPJS Kesehatan Sesuai Perpres Terbaru
Gratis, Ini 3 Jenis Layanan yang Ditanggung BPJS Kesehatan Sesuai Perpres Terbaru
Pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan dan dapat diperoleh peserta JKN telah tercantum dalam Pasal 47 Perpres Nomor 59 Tahun 2024. Apa saja?
Tren
5 Kecelakaan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan Sesuai Perpres Nomor 59 Tahun 2024
5 Kecelakaan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan Sesuai Perpres Nomor 59 Tahun 2024
BPJS Kesehatan ternyata tidak menanggung beberapa jenis kecelakaan yang dialami peserta JKN. Apa sajakah itu?
Tren

All News

Daftar Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit yang Tidak Menerapkan KRIS

Daftar Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit yang Tidak Menerapkan KRIS

Tren
21 Layanan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024, Apa Saja?

21 Layanan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024, Apa Saja?

Tren
Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS Sesuai Perpres 59 Tahun 2024

Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS Sesuai Perpres 59 Tahun 2024

Nasional
Bapanas Siapkan Revisi Perpres Bantuan Pangan untuk Atasi Kemiskinan Esktrem

Bapanas Siapkan Revisi Perpres Bantuan Pangan untuk Atasi Kemiskinan Esktrem

Whats New
Menko Polhukam Harap Perpres

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Heru Budi: Perpindahan Ibu Kota Jakarta Menunggu Perpres

Heru Budi: Perpindahan Ibu Kota Jakarta Menunggu Perpres

Megapolitan
02:00
Presiden Teken UU DKJ, Heru Budi: Tinggal Menunggu Perpres

Presiden Teken UU DKJ, Heru Budi: Tinggal Menunggu Perpres

video
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Pemprov DKI Tunggu Perpres untuk Mulai Jalankan Aturan di UU DKJ

Pemprov DKI Tunggu Perpres untuk Mulai Jalankan Aturan di UU DKJ

Megapolitan
Perpres Publisher Rights: Meta Fokus Investasi ke Media di Indonesia

Perpres Publisher Rights: Meta Fokus Investasi ke Media di Indonesia

e-Business
Wamenkominfo Sebut Platform Digital Respons Positif Perpres

Wamenkominfo Sebut Platform Digital Respons Positif Perpres "Publisher Rights"

Nasional
Wamenkominfo Klaim Perpres

Wamenkominfo Klaim Perpres "Publisher Rights" Tuai Apresiasi di Forum Internasional

Nasional
Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Nasional
02:31
Jokowi Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadhan, Masuk Kantor Pukul 08.00

Jokowi Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadhan, Masuk Kantor Pukul 08.00

video
Aturan Platform Digital Wajib Bayar Konten Berita di Indonesia, Bisa Dinego Bentuk Lain

Aturan Platform Digital Wajib Bayar Konten Berita di Indonesia, Bisa Dinego Bentuk Lain

e-Business
Aturan Media

Aturan Media "Publisher's Rights" Indonesia Berbeda, Tidak Ikut-ikutan Negara Lain

e-Business
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads