Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pakar Hukum

Kasus Anak Anggota DPRD Bekasi, Ini Kata Pakar Hukum Unair
Kasus Anak Anggota DPRD Bekasi, Ini Kata Pakar Hukum Unair
Menurut dia, kasus anak anggota DPRD Bekasi itu menerapkan UU perlindungan anak.
Edu
Pakar Hukum Anjurkan Denda Tilang Uji Emisi Dikembalikan
Pakar Hukum Anjurkan Denda Tilang Uji Emisi Dikembalikan
Beberapa Pakar Hukum dan Pemerhati Transportasi Nasional mengajukan protes, serta menganjurkan supaya denda tilang uji emisi dikembalikan
News
[POPULER NASIONAL] Pakar Politik Sentil Gaya Kepemimpinan Jokowi | Upaya Para Pakar Hukum Lawan Putusan MK
[POPULER NASIONAL] Pakar Politik Sentil Gaya Kepemimpinan Jokowi | Upaya Para Pakar Hukum Lawan Putusan MK
Deretan kritik dari pakar politik Ikrar Nusa Bhakti kepada Presiden Jokowi dan upaya para pakar hukum melawan putusan MK menjadi sorotan pembaca.
Nasional
Jangan Jadikan Teror Bom sebagai Lelucon, Pakar Hukum: Dampaknya Sangat Dahsyat
Jangan Jadikan Teror Bom sebagai Lelucon, Pakar Hukum: Dampaknya Sangat Dahsyat
Pakar mengingatkan jangan pernah menjadikan teror bom sebagai lelucon karena dampak buruknya.
Megapolitan
Masyarakat Sipil Desak Komisi III DPR Bentuk Pansus Tindaklanjuti Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres
Masyarakat Sipil Desak Komisi III DPR Bentuk Pansus Tindaklanjuti Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres
Menurut Adi dan rekan-rekannya, putusan MK itu mengkhianati akal sehat dan menabrak hukum di MK baik secara formil maupun materil.
Nasional

All News

Merekam Orang Lain untuk Konten

Merekam Orang Lain untuk Konten "Bersyukur" Bisa Dipidana, Pakar Hukum Beri Penjelasan

Tren
Pria Mabuk Lolos dari Hukum karena Pemilik Warung yang Hampir Diperkosa Pilih Damai, Pakar Hukum: Polisi Harusnya Proaktif

Pria Mabuk Lolos dari Hukum karena Pemilik Warung yang Hampir Diperkosa Pilih Damai, Pakar Hukum: Polisi Harusnya Proaktif

Megapolitan
02:00
Pakar HTN Sindir Putusan MK Hanya Untungkan Anak Muda yang Punya

Pakar HTN Sindir Putusan MK Hanya Untungkan Anak Muda yang Punya "Privilege"

video
Kritisi Capres Sebut Dinasti Politik Biasa, Pakar Hukum: Tidak Adil bagi Publik dan Kader Partai Politik

Kritisi Capres Sebut Dinasti Politik Biasa, Pakar Hukum: Tidak Adil bagi Publik dan Kader Partai Politik

Nasional
03:00
MK Dinilai Sulit Kembalikan Kredibilitas Usai Polemik Batas Usia Capres-Cawapres

MK Dinilai Sulit Kembalikan Kredibilitas Usai Polemik Batas Usia Capres-Cawapres

video
Pakar Nilai MK Sulit Pulihkan Kredibilitas Imbas Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Pakar Nilai MK Sulit Pulihkan Kredibilitas Imbas Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Megapolitan
Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres, Pakar Sebut Hakim Inkonsisten dan Sembrono

Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres, Pakar Sebut Hakim Inkonsisten dan Sembrono

Megapolitan
Pakar Hukum UII Sebut Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Mengacaukan Sistem Ketatanegaraan

Pakar Hukum UII Sebut Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Mengacaukan Sistem Ketatanegaraan

Yogyakarta
06:26
[FULL] Klarifikasi Kritik soal Putusan MK, Yusril: PBB Tetap dengan KIM

[FULL] Klarifikasi Kritik soal Putusan MK, Yusril: PBB Tetap dengan KIM

video
Eks Hakim MK Nilai Tak Ada Isu Konstitusionalitas Terkait Umur Capres-Cawapres

Eks Hakim MK Nilai Tak Ada Isu Konstitusionalitas Terkait Umur Capres-Cawapres

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara UB: Keputusan MK Ini Jelas-jelas Masuk Ranah Politik

Pakar Hukum Tata Negara UB: Keputusan MK Ini Jelas-jelas Masuk Ranah Politik

Surabaya
Pakar Hukum Unair Kritik Jeratan Pasal Anak DPR yang Aniaya Pacar sampai Meninggal

Pakar Hukum Unair Kritik Jeratan Pasal Anak DPR yang Aniaya Pacar sampai Meninggal

Surabaya
Pakar Hukum: RPP Pengaturan Produk Tembakau Harus Pertimbangkan Semua Aspek

Pakar Hukum: RPP Pengaturan Produk Tembakau Harus Pertimbangkan Semua Aspek

Whats New
MA Batalkan 2 Aturan Pencalegan, KPU Kumpulkan Pakar Hukum

MA Batalkan 2 Aturan Pencalegan, KPU Kumpulkan Pakar Hukum

Nasional
Pakar Hukum UI Yakin Pemerintah Konsisten Tolak Klaim Peta Baru China

Pakar Hukum UI Yakin Pemerintah Konsisten Tolak Klaim Peta Baru China

Edu
Sahroni Usul Semua Capres Diperiksa, Pakar Hukum: KPK Tak Bisa Serta Merta Panggil Seseorang

Sahroni Usul Semua Capres Diperiksa, Pakar Hukum: KPK Tak Bisa Serta Merta Panggil Seseorang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads