Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menyambut baik rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menata ulang lembaga-lembaga negara.
Pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra mendukung pengembalian MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Ada kewenangan tertentu yang hanya dapat dilakukan MPR ketika terjadi krisis konstitusional.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Setia Untung Arimuliadi mengatakan, penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya, Lombok Tengah, Subri, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan masalah pribadi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai kepala negara dan orang yang bertanggung jawab terhadap perdamaian Aceh, seharusnya bersikap tegas terhadap persoalan qanun Aceh Nomor 8 tentang Lembaga Wali Nanggroe.