Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kepastian Hukum

Penting, Dua Alasan Mengapa Tanah Perlu Disertifikatkan
Penting, Dua Alasan Mengapa Tanah Perlu Disertifikatkan
Pembagian setipikat tanah tersebut merupakan bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Berita
Tanah di Perbatasan Pulau Karang Unarang Bakal Disertifikasi Jadi BMN
Tanah di Perbatasan Pulau Karang Unarang Bakal Disertifikasi Jadi BMN
Tindakan tersebut dilakukan demi menjaga kedaulatan negara untuk menghindari adanya kepemilikan tanah oleh orang asing.
Kawasan Terpadu
YLBHI: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Dapatkan Kepastian Hukum
YLBHI: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Dapatkan Kepastian Hukum
Menurut Isnur kasus HAM berat di Indonesia tidak benar-benar serius akan dituntaskan, setidaknya hingga sampai saat ini.
Nasional
Pemerintah Siapkan RPP Jalan Tol, Ombudsman: Harus Sesuai Pelayanan Publik
Pemerintah Siapkan RPP Jalan Tol, Ombudsman: Harus Sesuai Pelayanan Publik
Hery mengatakan, perubahan berupa penambahan maupun penghapusan harus menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja.
Berita
Tanah di Pulau Kecil, Terluar, dan Pesisir Akan Diberi Kepastian Hukum
Tanah di Pulau Kecil, Terluar, dan Pesisir Akan Diberi Kepastian Hukum
Kementerian ATR/BPN akan memberikan kepastian hukum atas tanah pada pulau-pulau di pesisir Indonesia.
Berita

All News

Pihak Lawan Orient Riwu Kore Datangi MK, Cari Kepastian Hukum soal Polemik Kewarganegaraan

Pihak Lawan Orient Riwu Kore Datangi MK, Cari Kepastian Hukum soal Polemik Kewarganegaraan

Nasional
Jokowi Minta TNI-Polri Dukung Iklim Investasi Lewat Kepastian Hukum

Jokowi Minta TNI-Polri Dukung Iklim Investasi Lewat Kepastian Hukum

Nasional
Jokowi: Kalau Setahun 500.000 Lembar, Butuh 160 Tahun Semua Tanah Bersertifikat

Jokowi: Kalau Setahun 500.000 Lembar, Butuh 160 Tahun Semua Tanah Bersertifikat

Berita
KPAI: PP Kebiri Kimia Predator Seksual Anak Beri Kepastian Hukum

KPAI: PP Kebiri Kimia Predator Seksual Anak Beri Kepastian Hukum

Nasional
OSS Jamin Kepastian Hukum bagi Investor Asing Buka Usaha di Indonesia

OSS Jamin Kepastian Hukum bagi Investor Asing Buka Usaha di Indonesia

Berita
Jokowi Bagikan 22.007 Sertifikat Tanah di Sumatera Utara

Jokowi Bagikan 22.007 Sertifikat Tanah di Sumatera Utara

Berita
Masyarakat NTB Dapat 1.689 Bidang Tanah Gratis

Masyarakat NTB Dapat 1.689 Bidang Tanah Gratis

Berita
Riset Setara: UU Belum Berikan Hak atas Kepastian Hukum dan Bebas dari Diskriminasi

Riset Setara: UU Belum Berikan Hak atas Kepastian Hukum dan Bebas dari Diskriminasi

Nasional
Jalani Pemeriksaan di Bareskrim, Irwansyah Berharap Kepastian Hukum dari Laporan Medina Zein

Jalani Pemeriksaan di Bareskrim, Irwansyah Berharap Kepastian Hukum dari Laporan Medina Zein

Seleb
Ajukan Gugatan ke MK, 2 Kepala Desa Pertanyakan Kepastian Hukum Dana Desa

Ajukan Gugatan ke MK, 2 Kepala Desa Pertanyakan Kepastian Hukum Dana Desa

Nasional
Belum Ada Kepastian Hukum, RB Depok FC Terpaksa Ubah Nama dan Logo

Belum Ada Kepastian Hukum, RB Depok FC Terpaksa Ubah Nama dan Logo

Sports
Bupati Bogor Minta Kepastian Hukum Soal Sanksi Pelanggaran PSBB

Bupati Bogor Minta Kepastian Hukum Soal Sanksi Pelanggaran PSBB

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
Mewakili Jokowi, Staf Menkumham: Izin Penyadapan Beri Kepastian Hukum

Mewakili Jokowi, Staf Menkumham: Izin Penyadapan Beri Kepastian Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads