Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara Pertanyakan Efektivitas Menteri Koordinator
Pakar Hukum Tata Negara Pertanyakan Efektivitas Menteri Koordinator
"Secara konstitusional, tidak ada keharusan bagi Presiden untuk tetap mempertahankan kementerian koordinator," ujar Bivitri.
Nasional
Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Ahli
Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Ahli
Hukum tata negara adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang susunan, fungsi, dan kekuasaan aparatur negara.
Skola
Pengertian Sistem Pemerintahan Menurut Ahli
Pengertian Sistem Pemerintahan Menurut Ahli
Setiap negara tentu memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Berikut adalah pengertian sistem pemerintahan menurut pendapat para ahli!
Skola
Wacana Jokowi Jadi Wapres 2024, Pengamat: Melecehkan Seluruh Pakar Hukum Tata Negara Sedunia
Wacana Jokowi Jadi Wapres 2024, Pengamat: Melecehkan Seluruh Pakar Hukum Tata Negara Sedunia
"Selain melanggar etika politik, secara teoritik upaya itu telah melecehkan seluruh pakar hukum tata negara di dunia," kata Ubed.
Tren
Kasus Penyelewengan Dana ACT, Pakar Hukum Tata Negara Minta UU Pengumpulan Uang Direvisi
Kasus Penyelewengan Dana ACT, Pakar Hukum Tata Negara Minta UU Pengumpulan Uang Direvisi
Pemerintah harus membantu lembaga filantropi dengan cara membuatnya lebih akuntabel dengan merevisi undang-undang.
Nasional

All News

Pakar Hukum Tata Negara: Sejauh Dilakukan Demokratis, PP Tidak Diperlukan untuk Pengisian Penjabat

Pakar Hukum Tata Negara: Sejauh Dilakukan Demokratis, PP Tidak Diperlukan untuk Pengisian Penjabat

Kompas Advertorial
Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Nasional
Alasan Pemilu 2024 Tak Boleh Ditunda Menurut Pakar Hukum Tata Negara UGM

Alasan Pemilu 2024 Tak Boleh Ditunda Menurut Pakar Hukum Tata Negara UGM

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara UGM Khawatir KPU Jadi Alat untuk Tunda Pemilu 2024

Pakar Hukum Tata Negara UGM Khawatir KPU Jadi Alat untuk Tunda Pemilu 2024

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara: Jangan Bermain-main dengan Masa Jabatan Presiden, Itu Pintu Masuk ke Otoritarianisme

Pakar Hukum Tata Negara: Jangan Bermain-main dengan Masa Jabatan Presiden, Itu Pintu Masuk ke Otoritarianisme

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara UNS: Pemilu Serentak 2024 Jadi Pilihan Baik

Pakar Hukum Tata Negara UNS: Pemilu Serentak 2024 Jadi Pilihan Baik

Edu
Mahfud: Pelengseran Gus Dur Tidak Sah dari Sudut Hukum Tata Negara

Mahfud: Pelengseran Gus Dur Tidak Sah dari Sudut Hukum Tata Negara

Nasional
Sejumlah Petinggi Partai Merapat ke Gibran, Dosen Hukum Tata Negara UNS: Ingin Dekat

Sejumlah Petinggi Partai Merapat ke Gibran, Dosen Hukum Tata Negara UNS: Ingin Dekat

Regional
Mahfud MD Sebut Langgar Konstitusi Bisa untuk Selamatkan Rakyat adalah Pelajaran Dasar

Mahfud MD Sebut Langgar Konstitusi Bisa untuk Selamatkan Rakyat adalah Pelajaran Dasar

Nasional
Langgar Konstitusi Bisa untuk Selamatkan Rakyat, Mahfud MD Contohkan Soekarno dan Harmoko

Langgar Konstitusi Bisa untuk Selamatkan Rakyat, Mahfud MD Contohkan Soekarno dan Harmoko

Nasional
Menurut Pakar, Penyusunan RUU Cipta Kerja Tak Cukup dalam 9 Bulan

Menurut Pakar, Penyusunan RUU Cipta Kerja Tak Cukup dalam 9 Bulan

Nasional
Tes Baca Al Quran di Lelang Jabatan ASN Gowa, Ini Kata Pakar Hukum

Tes Baca Al Quran di Lelang Jabatan ASN Gowa, Ini Kata Pakar Hukum

Tren
Angkat Tema Pemberhentian Presiden, Panitia Diskusi CLS UGM Diancam hingga Acara Dibatalkan

Angkat Tema Pemberhentian Presiden, Panitia Diskusi CLS UGM Diancam hingga Acara Dibatalkan

Regional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Guru Besar Hukum Tata Negara: Pembahasan RUU Cipta Kerja Harus Ditunda Seluruhnya

Guru Besar Hukum Tata Negara: Pembahasan RUU Cipta Kerja Harus Ditunda Seluruhnya

Nasional
Sidang Uji Materi, Ahli Singgung soal Kuorum Rapat Revisi UU KPK di DPR

Sidang Uji Materi, Ahli Singgung soal Kuorum Rapat Revisi UU KPK di DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads