Kemenpora Perketat Mekanisme Administrasi untuk Cabang Olahraga

KOMPAS.com - Sejumlah pengurus cabang olahraga mengapresiasi status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 22 Juli lalu.

Status opini WTP diraih kembali oleh Kemenpora setelah penantian selama 10 tahun.

Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) menilai status opini itu sejalan dengan kepedulian Kemenpora terhadap cabang olahraga.

PBSI mengungkapkan bahwa Kemenpora turut memberikan bimbingan, terutama dalam hal administrasi.

Baca juga: Kemenpora Raih Catatan Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI

"Kalau melihat apa yang diterapkan sekarang, baik mekanisme maupun prosedur, yang dilakukan Kemenpora sekarang ini cukup ketat. Tetapi, di sisi lain memudahkan kami semua dalam berurusan dengan mereka," kata Sekretaris Jenderal PBSI, Achmad Budiharto, Minggu (26/7/2020).

"Makanya, satu kemajuan buat Kemenpora dengan predikat WTP. Mereka bukan meminta laporan pertanggungjawaban saja, tetapi juga memberikan bimbingan, serta panduan yang cukup jelas dan memudahkan," tutur Budiharto.

Apresiasi terhadap opini WTP Kemenpora pun datang Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI).

Opini WTP dari BPK RI tersebut diharapkan bisa terus dipertahankan Kemenpora pada masa mendatang.

"Kami mengucapkan selamat atas opini ini, yang berarti sistem keuangan di Kemenpora dikelola dengan baik," ujar Tigor M Tanjung selaku Sekretaris Jenderal PB PASI.

Baca juga: Tatap 2021, Kemenpora Ajukan Anggaran Rp 3,7 Triliun

"Tentu di dalamnya termasuk juga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari induk-induk cabor. Semoga kondisi ini dapat kami pelihara bersama," tutur dia melanjutkan.

Reformasi birokrasi dianggap menjadi salah satu penunjang kesuksesan Kemenpora dalam mencapai status opini WTP dari BPK RI.

Ketua Umum Asosiasi BMX Indonesia (ABI), Danil Gunawan, merasakan langsung dampak positifnya.

"Saya lihat kondisi Kemenpora sudah berbeda, tidak seribet kemarin-kemarin, tetapi tetap jelas dan tetap di jalurnya," kata Ketua Umum ABI, Danil Gunawan.

Kemenpora terakhir kali mendapatkan status opini WTP pada 2009. Selanjutnya berturut-turut Kemenpora hanya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bahkan, Kemenpora sempat mengalami keterpurukan pada 2005 dan 2016 dengan menyandang opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer.