Mengapa Yogyakarta dan Aceh Menjadi Daerah Istimewa?

Kedua kerajaan tersebut diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda yang menguasai pada waktu itu.

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di jaman penjajahan Hindia Belanda disebut Zelfbesturende Landschappen.

Kemudian saat Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, kedua kerajaan tersebut bergabung ke Negara Indonesia. Selanjutnya menjadi daerah istimewa.

Baca juga: Saat Kecamatan di DIY Disebut dengan Kapanewon di 2020...

Jadi Ibu Kota Indonesia

Meski Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan, namun penjajah masih ingin menguasai dengan datang kembali ke Indonesia.

Pertempuran sempat terjadi disejumlah daerah untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Saat Jakarta diduduki pasukan sekutu, ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Pada 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949, Yogyakarta menjadi Ibu Kota Indonesia.

Saat ini Kasultanan dan Pakualam memainkan peranan penting dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat jawa yang merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

Dengan dasar pasal 18 UUD 1945, DPRD DIY menghendaki agar kedudukan sebagai daerah istimewa untuk daerah tingkat I tetap lestari dengan mengingat sejarah pembentukan dan perkembang.

Provinsi Aceh

Aceh memperoleh status daerah istimewa pada 26 Mei 1959. Dengan status tersebut Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan.

Status keistimewaan Aceh kemudian dituangkan dalam UU Nomor 18 Tahun 1965.

Baca juga: Mengenal Provinsi Aceh

Dilansir situs resmi Provinsi Aceh, sebelum menjadi provinsi sendiri, Aceh masuk wilayah Provinsi Sumetera sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status. Pada masa revolusi, Karesidenan Aceh awalnya pada 1947 dengan berada di daerah administrasi Sumatera utara.

Adanya agresi militer Belanda, Karesidenan Aceh, Langkat, dan Tanah Karo ditetapkan menjadi Daerah Militer yang berkedudukan di Kutaraja.

Meski dibentuk daerah militer, namun karesidenan tetap dipertahankan. Pada 5 April 1948 ditetapkan UU Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.