Sejarah Pemikiran Ekonomi Nasional Indonesia

KOMPAS.com - Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih mencari-cari sistem ekonomi yang tepat untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Meski Indonesia telah mempunyai konsep dasar ekonomi kerakyatan, namun realisasi dari konsep tersebut masih mengalami banyak hambatan.

Pada masa Demokrasi Liberal (parlementer) tahun 1950-1955, ekonom-ekonom Indonesia mulai aktif dalam memberikan pemikiran sistem ekonomi nasional.

Latar belakang kemunculan pemikiran ekonomi nasional berawal dari keinginan ahli ekonomi Indonesia untuk menghapuskan pengaruh ekonomi kolonial dari Indonesia.

Selain itu, mereka juga ingin menggeser dominasi perusahaan asing dalam perekonomian Indonesia.

Nasionalisasi perusahaan Belanda

Pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949, tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Moh.Hatta memperjuangkan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia.

Tuntutan tersebut berdasar pada pemikiran ekonomi nasional yang ingin membersihkan unsur kolonialisme di Indonesia.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, Belanda menyetujui tuntutan nasionalisasi perusahaan dengan syarat Indonesia harus memberi biaya ganti rugi atas perusahaan-perusahaan tersebut kepada Belanda.

Proses nasionalisasi perusahaan Belanda terbagi menjadi tiga tahap yaitu, mengambil alih, penyitaan, dan penguasaan.

Beberapa ekonom Indonesia menganggap nasionalisasi perusahaan Belanda dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu, nasionalisasi perusahaan Belanda juga dianggap akan sangat menguntungkan bagi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan perusahaan-perusahaan Belanda menempati posisi yang strategis dalam perputaran roda ekonomi Indonesia.

Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo

Soemitro Djojohadikusumo merupakan ekonom Indonesia yang aktif dalam mengemukakan gagasan sistem ekonomi nasional Indonesia.

Dalam buku Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah (2017) karya Boediono, Soemitro Djojohadikusumo berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada dasarnya adalah pembangunan ekonomi baru.

Ekonomi baru yang dimaksud oleh Soemitro adalah sebuah sistem ekonomi yang bertumpu pada masyarakat bumiputra kelas menengah.

Masyarakat kelas menengah diharapkan mampu menjadi pengusaha bumiputra yang dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 1950, Soemitro Djojohadikusumo menerapkan program ekonomi Benteng untuk merealisasikan pemikiran ekonomi nasionalnya.

Penerapan program ekonomi Benteng bertujuan untuk memberikan bantuan sebesar-besarnya dalam bentuk materi maupun pelatian kepada pengusaha-pengusaha bumiputra. Program ekonomi Benteng ini berlangsung pada tahun 1950 hingga 1957.