Marak Kasus Korupsi BUMN Karya, Kementerian PUPR: Mereka Butuh Dukungan

Hal ini lantaran adanya isu-isu negatif yang menimpa para BUMN Karya, seperti maraknya kasur korupsi di tubuh perusahaan plat merah tersebut, maupun kerugian yang dialami.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rachman Arief Dienaputra menanggapi, secara umum, Kementerian PUPR sangat perhatian dengan hal tersebut.

"Kami berkolaborasi terus terang dengan asosiasi dan juga berkomunikasi langsung dengan BUMN-BUMN (Karya) untuk bisa mengetahui titik permasalahannya di mana," tutur Rachman di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Rachman menambahkan, BUMN-BUMN karya ini pun membutuhkan dukungan dari Pemerintah karena merupakan aset negara.

"Saya jelaskan, mereka butuh dukungan dari kita, itu adalah aset kita semua yang harus kita  (dukung) terus agar mereka bisa berdaya saat ini dan mudah-mudahan bisa bertahan," tambah Rachman.

Dia mengatakan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi melihat dari rantai pasok yang bergerak dari BUMN Karya tersebut seperti apa.

Rachman pun mewanti-mewanti kalau terjadi masalah kesulitan likuiditas, rantai pasok mereka pun ikut bobrok.

"Kami juga meminta dari teman-teman Ditjen terkait ya, misalnya yang ada di PUPR gitu kan ya, itu bisa memantau betul pada saat ada gejala-gejala mereka mulai kesulitan, mereka bisa menginformasikan gitu," sambungnya.

"Dan saya yakin juga dari Kementerian BUMN juga tidak tinggal diam dalam hal tersebut, pasti kita bersama-sama berupaya supaya kondisi yang kurang bagus ini bisa kita atasi," kata Arief.

Oleh karena itu, persepsi mengenai sentimen negatif dari BUMN Karya harus diperbaiki oleh Pemerintah.

Sehingga, badan-badan usaha yang sedang kesulitan dapat terus diperbaiki dan Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan mereka.

"Intinya, kita concern, semuanya kita concern, karena ini milik bangsa yang harus dipertahankan," tutup Rachman.