Perlakuan Taliban pada Perempuan Jadi Sorotan Pertemuan HAM PBB

AS menuduh mereka secara sistematis merampas hak-hak asasi perempuan dan anak perempuan.

Namun, penguasa negara yang bersangkutan tidak hadir karena tidak diakui oleh badan global tersebut.

Dilansir dari Reuters, Afghanistan akan diwakili duta besar yang ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya yang didukung oleh AS, yang digulingkan Taliban pada tahun 2021.

Dalam serangkaian pertanyaan yang disusun dalam dokumen PBB menjelang peninjauan tersebut, AS bertanya bagaimana pihak berwenang akan meminta pertanggungjawaban pelaku atas pelanggaran terhadap warga sipil, terutama perempuan dan anak perempuan.

Mereka juga menyerukan kemajuan hak-hak kelompok LGBT dan mencatat adanya eskalasi ancaman dan pelecehan sejak pengambilalihan kekuasaan Taliban.

Inggris dan Belgia juga mengajukan pertanyaan tentang perlakuan Taliban terhadap perempuan. 

Secara keseluruhan, 76 negara telah meminta untuk berbicara dalam pertemuan tersebut.

Taliban mengatakan bahwa mereka menghormati hak-hak yang sejalan dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam.

Sejak mereka kembali berkuasa, sebagian besar perempuan dilarang masuk sekolah menengah atas dan universitas.

Taliban juga menghentikan sebagian besar staf perempuan Afghanistan untuk bekerja di lembaga-lembaga bantuan, menutup salon kecantikan, melarang perempuan pergi ke taman, dan membatasi perjalanan bagi perempuan jika tidak ada wali laki-laki.

Di bawah sistem PBB, catatan hak asasi manusia negara-negara tunduk pada tinjauan sejawat dalam pertemuan publik Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa, yang menghasilkan serangkaian rekomendasi.

Meskipun tidak mengikat, hal ini dapat menarik pengawasan terhadap kebijakan dan menambah tekanan untuk reformasi.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB, satu-satunya badan global antarpemerintah yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, juga dapat memerintahkan penyelidikan yang buktinya terkadang digunakan di pengadilan nasional dan internasional.